Terbengkalai, Pembangunan Tambat Labuh di Kendari

KOLAKAPOS, Kendari -- Diduga sangat berpengaruh besar terhadap penangkapan mantan Wali Kota Kendari dua periode itu Asrun terhadap pembangunan tambat Labuh. Pasalnya sampai saat ini pembangunan tambat labuh belum juga tuntas. Pembangunan tambat labuh dibangun sejak tahuk 2015. Rencananya akan diselesaikan sampai tahun 2017, namun hingga saat ini juga belum selesai. Proses pembangunan dermaga tambat labuh di teluk Kendari dengan konsep multiyears atau tahun jamak dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2015 sampai 2017 dengan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 66,8 miliar sampai saat ini belum dituntaskan. Proyek yang digagas pada masa pemerintahan Asrun-Musadar Mapasomba kembali dilanjutkan pengerjaannya oleh pemerintahan Adriatma Dwi Putra dan Sulkarnain Kadir (ADP-SUL) pada tahun 2018, namun lagi-lagi belum bisa diselesaikan. Untuk proses pembangunan dilanjutkan tahun 2018 dengan menghabiskan anggaran Rp 9 miliar namun lagi-lagi pembangunan dermaga tambat labuh belum tuntas 100 persen. Diketahui, pembangunan dermaga tambat labuh menjadi bagian dari program revitalisasi teluk Kendari dengan dibagi menjadi tiga zona, sepanjang dua kilometer mulai dari pengisian bahan bakar umum (SPBU), Teratai sampai di Kendari Beach. Pembangunannya kembali dilanjutkan dan diporsikan dalam APBD Kota Kendari tahun 2019. Kepala Dinas Perhubungan Ali Aksa mengatakan, pembangunan tambat labuh itu harusnya sudah 100 persen pengerjaannya. Namun, dalam pengerjaan kontrak awal itu telah terjadi pemotongan anggaran untuk Kota Kendari sekitar Rp 12 miliar dari pusat. "Kita di Kota Kendari sekitar Rp 12 Miliar mendapat potongan anggaran dan di Dinas Perhubungan dikenakan potongan Rp 8 miliar untuk tambat labuh dan tidak masuk semua penganggaran dialokasikan sehingga tidak 100 persen tahapan pertama," jelasnya saat di temui di Kantornya, Senin (07/01). Saat disinggung apakah tertangkapnya Asrun proses pembangunan tambat labuh tersebut berpengaruh, dirinya membatah. Bahwa selama ini pembangunan tidak terbengkalai dan sudah berjalan sendirinya sesuai prosedur. Tapi waktu diakhir masa Asrun-Musadar ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 12 miliar sehingga menghambat pembangunan tambat labuh tersebut Menurutnya pemotongan itu, sudah menjadi program nasional karena terjadi pencapaian progres triwulan pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian dan keempat tidak terpenuhi dan disitu biasanya dipotong. "Seluruh daerah rata-rata begitu, malahan kita di Kota Kendari selama 10 tahun baru tahun itu mendapat potongan anggaran," jelasnya. Mantan Kadis PU ini mencontohkan, dalam suatu tahapan pelaksanaan kegiatan salah satu contoh itu, kalau mau bikin buku harus dimulai, pertama buku tahapan, penulisan, pemberkasan dan penjilidtan. "Rencana pembangunan akan diselesaikan tepat waktu, namun perencanaan tersebut meleset, karena faktor anggarannya di potong oleh pusat," paparnya. Maka tahapan pertama itu pembentukan tambat labuh untuk satu proyek anggaran multiyears dan pada waktu itu untuk membekap tambat labuh dan lumpurnya dan tahapan kedua rencana untuk pemasangan paking blok semua tqpi karena dana terbatas dan bertahap. "Tapi saat ini sudah ada yang mendekati angka 80 persen dan 90 persen. Intinya pemerintah itu, pembangunan tidak akan terbengkalai tapi dilakukan secara bertahap, seperti inilah kita lakukan saat ini," tutup Ali Aksa. (P2/hen)