KOLAKAPOSNEWS.COM, Buranga -- Masyarakat bukan hanya berperan sebagai pemilih saat Pilkada serentak nanti. Masyarakat juga dapat menjadi pengawas yang efektif untuk memastikan Pilkada berjalan baik. Hal itu yang coba didorong Bawaslu Buton Utara. Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipastif masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati Buton Utara tahun 2020.
Sosialisasi berlangsung di salah satu hotel di Kulisusu, kemarin (13/8). Kegiatan yang dibuka oleh Kordiv PHL Bawaslu Sultra, Munsir Salam, mengangkat tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu".
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra Bahari, Ketua KIPP Sultra M. Nasir, Kordiv PHL Bawaslu Butur Munarsiy, Kordiv SDM Bawaslu Butur Muslimin, dan Kordiv Sekertariat Bawaslu Butur Seniawaty, serta undangan lainnya. Peserta kegiatan dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan undangan lainnya.
Kordiv PHL Bawaslu Sultra Munsir Salam dalam sambutanya mengatakan, sosialisasi pengawasan partisipatif penting dilakukan guna membuka ruang kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan pelanggaran Pilkada, dan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada ruang-ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas Pemilu. "Apalagi rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini," katanya.
Ia menuturkan, meskipun tahapan penyelenggaraan Pilkada yang sempat berhenti di tujuh kabupten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya termasuk Kabupaten Buton Utara, kini kembali dilanjutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.
"Sekarang merupakan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, dan tidak lama lagi akan memasuki tahapan pencalonan, kampanye hingga tanggal 9 Desember 2020 dan tahapan pemungutan suara. Sebagai pengawas Pemilu, kami berharap agar semua tahapan bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Munsir Salam menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkada potensi konflik jauh lebih tinggi, karena kaitan kepentingan yang sangat dekat. Konflik horizontal sangat mudah muncul dan proses normalisasi biasanya sangat lama.
Olehnya itu ia berharap, semua bisa di cegah dengan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi, demi terpilihnya pemimpin yang berkualitas, berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab untuk daerahnya.
"Protokol kesehatan harus di patuhi dalam pelaksanaan tahapannya. Selain itu tentu harapan kita semua agar penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis," tandasnya. (k10)
