Tambahan Anggaran Pilkada Tidak Direalisasikan

KOLAKAPOS, Rumbia--Sampai akhir tahun ini, aktivitas KPUD Bombana dipastikan akan tersendat. Penyebabnya, tambahan anggaran yang telah disepakati bersama KPUD dan Pemkab, tidak akan direalisasikan tahun ini. Saat Rapat Dengar Pendapat bersama Tim Pembahasan Anggaran Daerah (TPAD) dan DPRD, disepakati tidak mengakomodir penambahan anggaran KPUD yang bersumber dari APBD perubahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Bombana Burhanudin Hs.Noy, Kamis (19/10). Meski sudah disepakati untuk penambahan anggaran sebagaimana dibahas beberapa bulan lalu, tapi saat ini anggaran yang tersedia tersisa Rp17 miliar saja. Jumlah tersebut telah dibagi berdasarkan skala prioritas yang didalamnya tidak termasuk untuk KPUD. "Anggaran 17 miliar yang dimiliki oleh pemerintah daerah saat ini sudah diporsikan atau dialokasikan pada rencana yang bersifat skala prioritas, salah satunya pembayaran honor dan obat-obatan di rumah sakit," ungkap Burhanuddin. Mantan Kadis Perhubungan Sultra itu mengatakan, dengan kondisi keuangan yang pas-pasan itu, ia meminta kepada KPUD untuk melakukan penyesuaian anggaran yang telah ada. Adapun anggaran tambahan untuk KPUD akan diberikan melalui APBD induk 2017. "Penetapan anggaran APBD induk itu 30 November. Saya bisa jamin tambahan anggaran itu pasti terealisasi," tuturnya. Sementara itu, ketua KPUD Bombana Arisman, mengatakan KPUD mengusul tambahan anggaran sebesar Rp9,8 miliar. Dari nominal tersebut, tahun ini ia meminta Rp1,7 miliar saja, sisanya boleh diberikan dianggaran tahun depan. Namun itupun juga tidak dikabulkan. Ia khawatir tidak adanya anggaran tambahan akan berpengaruh terhadap kinerja KPUD bersama perangkat dibawahnya. "Itu honor PPK dan pengadaan kertas suara jika tidak terfasilitasi akibat tambahan anggaran yang belum terakomodir, tentu menjadi hambatan. Arahan dari ketua KPU provinsi yang disampaikan sama KPUD se Sultra, jika tidak ada tambahan anggaran sehingga memperhambat jalannya proses penyelenggaraan Pilkada, putuskan saja (kontraknya)," kata Arisman. Melihat permasalahan tersebut wakil ketua DPRD Bombana, Ahmad Mujahid menggaransikan anggaran KPUD pada APBD induk 2017. Dia akan menginstruksikan pada anggota DPR agar fokus dulu membahas soal penganggaran baik itu APBD-P dan APBD induk 2017. "Ini adalah masalah daerah secara keseluruhan. Jadi saya bersama anggota DPRD menggaransikan sebelum 30 November nanti, APBD induk sudah tuntas pembahasannya. Yang penting saat ini KPUD harus legowo dulu," katanya. (k6/b)