Pembangunan RSU Kolaka Jalan Ditempat–Sudah Dibayar Rp5 Miliar
KOLAKAPOS, Kolaka--Sejak dilaunching pertengahan Desember 2016 oleh gubernur Nur Alam, pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kolaka, tidak menunjukkan progress, alias jalan ditempat. Hal itu menjadi sorotan Komisi III DPRD Kolaka saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kesehatan dan RS Benyamin Guluh. Komisi III mengkhawatirkan pembangunan yang dianggap jalan ditempat karena mengetahui sudah ada pencairan dana sebesar Rp5,5 miliar kepada kontraktor untuk pembangunan RSU Kolaka. Ajib Madjib, legislator PAN mengatakan saat mengunjungi lokasi pembangunan RSU Kolaka, belum ada perubahan sejak dilakukan pemancangan perdana. "Ini perlu dikawal oleh kita semua, sampai hari ini setelah kami kunjungi di lapangan belum ada perubahan pasca pemancangan grounding perdana, padahal ini sudah tahun 2017, harusnya sudah ada biar sedikit. Olehnya itu dinas Kesehatan juga harus panggil kontraktornya , pertanyakan mengenai hal itu. Ini harapan masyarakat Kolaka, harus rampung sesuai target," papar Ajib pada RDP yang dipimpin wakil ketua Komisi III Syaifullah Khalik. Kadis Kesehatan Ruhaedin mengatakan proyek RSU Kolaka tersebut merupakan proyek multiyears. Sedangkan pencairan dana yang disinggung komisi III itu, merupakan sebagian uang muka dari total nilai proyek. Itupun, nilainya bukan Rp5,5 miliar, melainkan Rp5 miliar. "Itukan proyek multi years, jadi bukan Rp5,5 tetapi Rp5 miliar. Itu merupakan uang muka, bentuk pertanggungjawabannya seperti itu, Insya Allah kami akan kawal juga pembangunannya," tutur Ruhaedin. Hal lainn yang mengemuka dalam RDP tersebut, mengenai pelayanan RS, parkiran, kebersihan, serta pencegahan endemik DBD dan rujukan dari BPJS. Legislator Demokrat, Rusman mengatakan banyak pasien BPJS yang mengeluhkan rujukan yang diberikan pada mereka, karena minta ke Makassar, malah dirujuk ke Kendari. Kepala RS Benyamin Guluh Kolaka, dr.Hasbi Cukke menjelaskan BPJS memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan rujukan. Hanya saja secara persuasif, RSBG memang melakukan pendekatan personal kepada BPJS agar rujukan diarahkan ke Makassar karena faktor kedekatan. "Alhamdulillah ada beberapa diiyakan oleh BPJS," terangnya. Dalam RDP itu juga anggota Komisi III Hasbi Mustafa menyarankan agar pengadaan obat-obatan herbal bisa ditingkatkan sebagai bagian dari mengurangi ketergantungan obat-obatan kimia yang kemungkinan memiliki pengaruh negatif. (cr4/b)
