Dicecar Dewan, PLN Salahkan Bosowa Energy

KOLAKAPOS, Makassar--Anggota Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PLN Sultanbatara (Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara). Pertemuan berlangsung di lantai VI gedung tower DPRD. Para legislator menegur dan mencecar pertanyaan manajemen perusahaan plat merah itu. Mereka menyoroti kinerja PLN yang sudah sangat merugikan masyarakat banyak, menyusul seringnya terjadi pemadaman bergilir. Legislator Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle mengaku sangat kecewa dengan upaya pihak PLN yang tidak memberikan penjelasan lebih awal kepada masyarakat. Menurut Selle, kalau alasan ketersediaan daya, tentu dapat dimaklumi. ”Tapi kalau itu yang mau dijadikan bahan untuk melihat kondisi daya listrik, maka tentu PLN keliru. Sebab yang kita lihat, listrik sudah menjadi kebutuhan sangat mendasar. Saya kira yang menjadi masalah adalah komunikasi publik,” cetusnya. PLN diminta untuk lebih berkomunikasi dengan publik. ”Sekarang ini ada call center yang dimanfaatkan. Hanya saja belum familiar dengan masyarakat. Ini tanggung jawab PLN,” kata Selle. Legislator PAN Sulsel, Syamsuddin Karlos menyebut PLN mencari kambing hitam atas pemadaman lampu selama beberapa hari ini. “Saya tidak terima jika alasan batubara basah sehingga tak ada pembakaran yang dapat menghasilkan daya listrik. Karena batubara milik Bosowa Energy masih sangat banyak. Bahkan untuk kebutuhan dua sampai tiga bulan ke depan,” ujar Karlos. Untuk itu, Karlos yang juga mantan wakil ketua DPRD Jeneponto ini meminta agar PLN harus jujur dan disiplin. Menurutnya, PLN juga harus belajar dari negara lain yang dapat menyimpan energi listrik untuk satu hingga dua bulan ke depan sebagai cadangan. “PLN harus belajar ke negara lain yang memiliki cadangan pasokan listrik,” tandasnya. Karlos juga mempertanyakan seperti apa kontrak kerja sama antara PLN dengan Bosowa Energy. “Kita tidak pernah tahu seperti apa kontrak PLN dengan Bosowa Energy,” ujarnya. Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin juga melontarkan kekecewaannya atas kinerja PLN. Ketua DPC Partai Gerindra Gowa ini tidak sependapat bila PLN disebut kekurangan daya. Darmawangsyah tidak terima kalau alasan pemadaman listrik lantaran kekurangan daya. “Kalau dibilang kurang daya, saya tak terima. Saya dapat laporan, ada perusahaan yang ingin menjual atau menyuplai hasil produksinya, tapi ditolak dengan alasan PLN sudah kelebihnan daya. Kok sekarang disebutkan kekurangan. Ada apa ini,” ketusnya. Politisi Partai Hanura Alex Palinggi, politisi Partai Gerindra Firmina Tallulembang serta legislator PBB Jumardi Haruna silih berganti juga melontarkan kritik pedasnya atas kinerja PLN. Mereka dinilai tak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. General Manager (GM) PLN Sultanbatara, Wasito Adi dalam penjelasannya lebih banyak menyalahkan Bosowa Energy. Perusahaan tersebut dinilai tidak mampu menyuplai listrik dengan alasan batubaranya basah. “Terjadi genangan di PLTU yang ada di Kabupaten Jeneponto. Akibatnya, batubara basah. Selain itu, batubara yang tiba dari Kalimantan juga terkena hujan saat menuju ke lokasi pembangkit,” ujar Wasito. Tak hanya itu. GM PLN juga menyampaikan kekecewaannya dengan cara kerja perusahaan penyuplai tenaga listrik dari Jeneponto. “Tak hanya batubara yang basah. Tapi batubara yang tiba untuk digunakan masuk kategori masih muda. Inilah yang menjadi salah satu penyebab PLTU Jeneponto tak mampu menyuplai tenaga listrik dengan baik,” jelas GM didampigi dua orang bawahannya. Setelah hari pertama pemadaman, Wasito berharap PLTU Jeneponto menggunakan bahan bakar alternatif, yakni minyak. Tapi langkah itu tak bisa membantu. “Seharusnya ada silo untuk menampung batubara yang sudah kering,” sesal Wasito. Meski terjadi pemadaman, GM PLN mengemukakan, pihaknya tetap menjaga sarana pelayanan publik, seperti rumah sakit dan kantor lainnya. “Sesuai SOP, dalam kondisi ini daya listrik dibagi secara merata,” pungkas Wasito. Rapat dengar pendapat dipimpin Sekretaris Komisi D, Ariadi Arsal serta dihadiri Deny Irawan, pejabat yang mewakili Gubernur Sulsel. Di saat manajemen PLN Sultanbatara ‘diadili’ di gedung DPRD Sulsel, sekelompok massa menggelar aksi demo di depan kantor perusahaan Jalan Hertasning. Mereka menyoroti PLN yang melakukan pemadaman secara bergilir. Langkah tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat. (bkm/fajar)