KPA tak Ada, Program SKPD Pemprov Mandek
KOLAKAPOS, Makassar--Satu bulan berjalan di tahun 2017, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulsel belum maksimal. Bahkan terkesan mandek dan jalan di tempat.
Permasalahannya, karena Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo hingga kini belum juga melantik dan mengukuhkan pejabat eselon III dan IV dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Akibatnya, kuasa pengguna anggaran (KPA) belum bisa ditunjuk.
Selain masih ada yang belum menerima gaji menunggu penunjukan KPA secara resmi, program yang direncanakan SKPD masih stagnan. Bahkan beberapa SKPD yang terbilang baru, seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) tak bisa berbuat banyak. Selain masalah gedung atau kantor, staf dan pegawai mereka juga belum jelas.
Ketika dilakukan penelusuran pada laman lpse.sulselprov.go.id, terkait proses lelang barang dan jasa tahun anggaran 2017, baru ada dua yang masuk dan telah selesai prosesnya. Yakni jasa kebersihan dan halaman kompleks kantor gubernur Sulsel.
Ketika dikonfirmasi soal dampak keterlambatan perampungan OPD di setiap SKPD, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo cukup santai menanggapinya. “Saya hanya tinggal melakukan pengukuhan yang ada. Tidak ada mutasi. Yang lowong kita isi,” kata Syahrul saat ditemui di kantor gubernur, pekan lalu.
Syahrul mengaku, semuanya masih sementara berproses dan tidak ada pelantikan yang serius. Hanya karena terjadi perubahan nomenklatur, sehingga para eselon III dan IV itu tinggal dikukuhkan saja.
Terpisah, pengamat pemerintahan dari Unismuh, Andi Luhur Prianto mengatakan, proses perubahan OPD harusnya telah dipersiapkan oleh pemprov jauh hari sebelumnya. Termasuk melakukan pendataan pegawai yang ada.
“Kalau begini, terkesan BKD yang lambat menyiapkan berkas dan data pegawai yang akan dilantik. Harusnya dari kemarin sudah dilihat bagaimana latar belakang pendidikan dan jejak rekam jabatan yang diemban oleh ASN,” jelasnya.
Dirinya juga menyayangkan terjadinya keterlambatan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan bertanggung jawab secara teknis terhadap seluruh program dan kegiatan Pemprov Sulsel.
“Apalagi sekarang di pemprov ini juga sudah terjadi tarik ulur kepentingan, dengan adanya dua kekuatan. Harus dilakukan secepatnya, agar tidak menghambat kinerja SKPD yang ada,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BKD Sulsel, Fakshirie Ashari Radjamilo mengatakan rencana pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon III dan IV sementara digodok. Tinggal menunggu instruksi gubernur soal pelantikannya. (bkm/fajar)
