Puluhan Mahasiswa Akper Muna “Mengadu” ke Bupati

KOLAKAPOS, Raha--Adanya polemik dualisme kepemimpinan di Akademi Keperawatan (Akper) Muna, mengakibatkan aktifitas perkuliahan terganggu. Teranyar, puluhan mahasiswa Akper Muna menggelar demonstrasi di kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Muna, Kamis (16/2) pagi. Kehadiran mereka di kantor Pemkab Muna, guna mengadukan kejelasan nasib mereka kepada Bupati Muna, LM Rusman Emba. Koordinator aksi La Bano, dalam orasinya meminta agar Pemkab Muna dapat menghadirkan direktur lama Akper Pemkab Muna Ns. Santhy dan direktur baru Akper Pemkab Muna Laode Ondo, agar mereka dapat memberikan kejelasan status Akper Muna, apakah berstatus yayasan atau masih dalam naungan Pemkab Muna. "Kami meminta agar menghadirkan direktur lama dan direktur baru, agar mereka dapat memberikan kejelasan status perguruan tinggi kepada seluruh mahasiswa Akper Pemkab Muna dan seluruh masyarakat kabupaten Muna khususnya," pinta mahasiswa Akper itu. Selain itu, Ia juga menuntut agar oknum yang telah merebut hak mahasiswa dan telah membuat mereka tidak tenang, atas isu status perguruan tinggi yang tidak jelas dan hak masyarakat mengenai aset daerah yang mereka anggap berusaha dialihkan oleh oknum untuk dijadikan milik perorangan atau lembaga tanpa dasar hukum, maka mereka menuntut oknum tersebut harus diproses secara hukum. "Apabila hal yang menjadi dasar lahirnya gerakan kami hari ini (kemarin, red) tidak diamini, maka bukan hanya BEM Akper dan juga organisasi PMII. Namun kami bersama masyarakat akan membuat gerakan yang lebih besar dari hari ini," tegas La Bano. Demonstrasi tersebut tidak berlangsung lama, sebab Bupati Muna LM Rusman Emba langsung mengajak seluruh mahasiswa itu untuk berdialog di Aula Setda Muna. Dalam dialog, Bupati menjamin bahwa Akper tetap menjadi tanggung jawab Pemkab. Jadi Ia mengimbau agar mahasiswa tidak perlu bimbang dengan kejelasan status kepemilikan Akper Muna, sebab Pemda tetap menjamin bahwa Akper Muna bukan milik orang lain. "Akper masih menjadi kewenangan Pemda. Belum ada pelepasan. Kopertis belum mengeluarkan izin. Segala sesuatunya masih pemerintah daerah sambil mencari rujukan yang ideal," ucap orang nomor satu di Bumi Sowite itu. Eks ketua DPRD Sultra ini meminta kepada mahasiswa untuk tetap menjalani aktifitas perkuliahan. Terkait isu Akper Pemkab Muna sudah beralih status menjadi sebuah yayasan, eks anggota DPD RI ini langsung menepis isu tersebut dengan mengintruksikan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dengan lingkaran konflik itu. "Wilayah administrasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah menjamin mahasiswa yang kuliah ini tetap memperoleh ijazah. Karena sekali lagi ditegaskan bahwa Akper adalah milik Pemda," tegasnya. (m1)