DPRD Kolaka Rapat Gabungan Komisi, Terkait LKPJ Bupati 2016

KOLAKA POS, Kolaka -- Sebelum rapat Paripurna penetapan LKPJ Bupati Kolaka yang akan diagendakan pada Senin (5/6), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka menggelar rapat gabungan komisi-komisi pada Jumat (2/6). Rapat gabungan komisi-komisi itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Parmin Dasir dan dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Kolaka Poitu Murtofo, serta beberapa satuan SKPD lainnya di aula rapat Paripurna DPRD Kolaka. Dalam rapat itu masing-masing komisi menyampaikan pendapat dan pandangan terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016 yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan, pendapatnya terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016 dibacakan langsung oleh Ketua Komisi I Musdalim Zakkir. Dalam pandangan Komisi nya, LKPJ Bupati dianggap sudah sesuai, dan di bidang pemerintahan berdasarkan monitoring pelaksanaannya menunjukkan kemajuan. Meski demikian, dalam pandangan Komisi I ada beberapa catatan untuk kedepan dilakukan perbaikan. "Terkhusus dibidang Pemerintahan, komisi I menilai LKPJ Bupati dan dihubungkan dengan hasil monitoring dan RDP dengan mitra SKPD, kami menilai sudah sangat baik pelaksanaan dan realisasi Program dilapangan, namun meski demikian kami juga memberikan catatan dan harapan demi tercapainya 9 program Prioritas," papar Musdalim. Adapun catatan tersebut diantaranya di lingkup inspektorat menambah jumlah pegawai auditor, di lingkup Disdukcapil agar bertindak cepat terhadap segalanya masalah kependudukan. Beberapa catatan lainnya pada mitra SKPD Komisi I juga disampaikan oleh Musdalim. Sementara itu, pandangan Komisi II bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibacakan oleh Hj. Idiawati. Dalam pandangan Komisinya, Idiawati memaparkan bahwa LKPJ Bupati Kolaka TA 2016 sudah memenuhi syarat bahkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "LKPJ Tahun Anggaran 2016 secara umum telah memenuhi syarat dan telah diperiksa BPK, BPKP, inspektorat baik secara administrasi maupun fisik, dan telah meraih opini WTP," papar Idiawati. Dalam kesempatan itu juga komisi II menyatakan apresiasinya terhadap Raihan Opini WTP tersebut. Sementara pandangan Komisi III terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016 itu dibacakan oleh Muh. Gassing. Secara umum Komisi III juga menilai LKPJ Bupati sudah baik namun masih perlu ada penibgkatan dan perbaikan di beberapa SKPD. Usai pandangan Komisi-Komisi, beberapa anggota DPRD juga memberikan saran dan kritik langsung dalam rapat tersebut. Legislator Demokrat Rusman misalnya mengkritik tidak adanya pandangan Fraksi-Fraksi dalam LKPJ kali ini dengan menggunakan aturan lama adalah hal yang mesti jadi perhatian, mengingat hal tersebut juga salah hal yang penting."Kalau begini tidak ada lagi pandangan Fraksi, berarti percuma ada Fraksi, padahal pandangan fraksi ini juga penting untuk kontrol dan perbaikan, apalagi dasar yang digunakan adalah aturan yang sudah lama," papar Rusman. Sementara itu Hasbi Mustafa, anggota Komisi III juga mengkritisi adanya beberapa SKPD yang tidak hadir dalam RDP terkait LKPJ Bupati Kolaka. "Saya hanya ingin pak Ketua sampaikan ini kepada SKPD yang tidak hadir dalam rdp, padahal ini hal penting kita ingin mendengar langsung dari SKPD terkait LKPJ Bupati Kolaka," papar Hasbi. Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir mengatakan bahwa tidak adanya pandangan fraksi dikarenakan LKPJ Bupati kali ini tidak bersamaan dengan Laporan Perhitungan APBD seperti tahun tahun sebelumnya. Sedangkan terkait SKPD yang tidak menghadiri RDP apalagi tidak ada konfirmasi terkait ketidakhadiran nya Harus menjadi perhatian Pemda karena hal tersebut termasuk sebuah pelecehan lembaga intitusi. Usai saran dan kritik terbit rapat gabungan komisi-komisipun di tutup dan akan dilanjutkan dengan Paripurna Pada Senin Pekan depan. (Cr4/b/hen)