Kiprah Legislator Muna Dimata Warga–Gaji Didongkrak, Kinerja Mangkrak

KOLAKAPOS, Raha--Dengan pendapatan perbulan saat ini saja, para legislator sudah mengantongi uang sekitar Rp10 juta tiap bulannya. Jumlah itu terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan tunjangan perumahan. Tapi nyatanya dalam waktu dekat, gaji para legislator akan didongkrak lagi oleh pemerintah. Khusus untuk Muna, kenaikan gaji tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat, karena kinerja legislator yang dianggap mangkrak alias terbengkalai. Para legislator Muna dianggap lemah dalam menjalankan fungsi legislasi dan monitoring. Misalnya, dalam rentang tahun ini, 30 legislator yang mewakili nyaris 300 ribu jiwa warga Muna itu hanya menghasilkan enam produk Peraturan Daerah. Itupun, yang murni lahir dari rahim para wakil rakyat itu hanya dua Perda inisiatif yakni Perda penertiban hewan dan Miras. Selebihnya, mereka hanya membahas usulan eksekutif. Meski demikian, saat ini juga sudah masuk agenda pembahasan untuk tiga Raperda lainnya yakni Raperda ASI Esklusif serta Raperda perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketua Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMMPH) kabupaten Muna, Amir Fariki menilai wakil rakyat di Muna hanya mementingkan kebutuhan pribadi mereka dengan mengejar dana aspirasi. "Saya melihat kinerja DPRD saat ini, aduh sangat memperihatinkan. Yang mereka tahu hanya mengejar dana aspirasi saja. Sedangkan fungsi-fungsi kontrol dan kinerjanya tidak terukur," katanya via seluler, Kamis (13/7). Kata Amir, persoalan kenaikan gaji wakil rakyat bukanlah masalah, asalkan kenaikan gaji tersebut sesuai dengan kinerjanya. " Menurut saya, kenaikan gaji itu sesuai dengan kinerjanya yah tidak ada masalah. Tapi kalau kenaikan gaji tidak terporsikan dengah hasil kerja yang mereka lakukan sesuai dengan fungsi-fungsi mereka dan tidak berjalan maksimal, yah saya kira sangat tidak layaklah begitu," ujarnya Ia juga menyebut rendahnya kontrol dilingkungan wilayah ibu kota kabupaten, kesehatan, pendidikan dan kontroil terhadap kinerja pemerintah daerah, merupakan kelemahan para legislator Muna. "Yang sangat sederhana, hewan ternak saja berkeliaran, seperti kambing berkeliaran dimana-mana, sapi diikat dipinggir lapangan, disamping Galampano. Ini sangat mengganggu kenyamanan dan kebersihan kota. Begitu juga sampah terhambur dimana-mana. Inikan harusnya menjadi kontrol dan pengawasan DPRD. Apalagi posisi ekonomi masyarakat kita yang masih sedang mengalami kesulitan. Tapi ini tidak ada saya lihat. Apa namanya mengejar tunjangan dan gaji yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan kinerja," ketus Amir. Olehnya itu sebagai bagian dari masyarakat Muna, Amir berharap anggota DPRD Muna dapat bekerja maksimal sesuai dengan fungsinya. Serta untuk mendapatkan penilaian positif terhadap masyarakat, Amir menyarankan agar DPRD menggandengan media guna mempublikasikan setiap kerja-kerja dewan yang mereka lakukan. "DPRD itu setiap melakukan fungsi dan kerja-kerjanyanya, coba itu di publikasikan. Biar masyarakat tahu, bahwa dewan membuat Perda seperti ini, kemudian orientasinya seperti ini, implikasinya kepada masyatakat supaya begini. Kemudian, ketika dewan melakukan kunjungan kerja misalnya ke Bogor atau ke Jakarta atau kemana, hasilnya kunjungan kerja itu untuk ini. Sehingga masyarakat bisa lihat, tahu, menilai dan bisa mengevaluasi, ternyata anggota DPRD kita melakukan kerja-kerja seperti ini. Yang betul-betul pro terhadap masyarakat. Tapi inikan tidak ditahu, perdanya apakah sudah dibuat apa belum," tandasnya. Senada, salah seorang warga Kota Raha LD Hasani mengatakan saat ini masyarakat Muna sudah haus akan realisasi dari janji politik wakil rakyatnya. Sebab, kata Hasani kinerja DPRD Muna belum ada yang terbukti. "Masyarakat lelah dan haus terhadap janji DPRD yang hingga saat ini belum terbukti. Hanya janji, tidak ada realisasi," sungutnya. (m1)