DPD RI Survey ke Sultra
KOLAKAPOS, Kendari--Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan survei dan studi lapangan kajian dan informasi anggaran pusat dan daerah di Sulawesi Tenggra (Sultra). Jumat (14/7).
Menurut Ketua Komite IV DPD RI yang juga merupakan Ketua rombongan Ajiep Padindang survei tersebut terfokus tentang pokok-pokok fikiran penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Perubahan.
"Kita ke Sultra ini kalau bahasa kami namanya survei menyerap informasi berkait dengan aspirasi perubahan APBN 2017," katanya.
Disebutkan adapun hasil survei berdasarkan dari pertemuan dengan Pemerintah Daerah ada beberapa poin yang umumnya datang dari tinggkat Provinsi.
"Beberapa hal yang kami kroscek Dan ternyata terjadi misalnya kekurangan dana alokasi umum tahun 2017 di tingkat provinsi karena perubahan anggaran terjadi juga di Sulawesi Tenggara tapi kalau kabupaten kota Saya kira tidak ada masalah dia punya tadi yang menarik dari hasil pertemuan kita untuk kabupaten kota adalah Dana Desa misalnya," terangnya.
Selanjutnya katanya, Hasil dari survei tersebut akan dibicarakan dengan tiga kementrian bersama dengan hasil survei di daerah-daerah lain.
"Itu semua menjadi poin-poin penting kami himpun karena bukan cuma ini kegiatannya kami juga melakukan kegiatan yang sama di tempat lain, kami bicarakan lagi dengan Direktorat pertimbangan keuangan kementerian keuangan dan menteri dalam negeri dan Bappenas.
Jadi apa yang kami temukan informasinya itu kami diskusikan dengan 3 Kementerian tersebut," katanya.
Setelah mendiskusikan dengan kementrian, barulah DPD akan mengajukan ke DPR untuk menjadi pertimbangan didalam pembahasan APBN peralihan.
"Kemungkinan Senin atau selasa kami akan finalisasikan, sebagai apa yang disebut merumuskan pertimbangan oleh DPD kepada DPR dan pemerintah untuk penetapan APBN tahun 2017," terangnya.
Selain melakukan Survei, tujuan DPD RI kali ini untuk menerima hasil rumusan temu regional kawasan andalan teluk Bone yang diprakarsai ileh Bupati kolaka dan timnya yang didukung oleh Pemerintah dikawasan teluk bone khusunya pemerintah Provinsi Sultra.
"Kalau yang berkait dengan regional Teluk Bone itu masih panjang tindak lanjutnya, pertama Karena kerjasama antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan akan segera berakhiri," tandasnya (k1/b/hen)
