Kinerja Dishub dan Polantas Dikeluhkan
KOLAKAPOS, Makassar--DPRD Makassar menyayangkan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang tidak mampu mengurai kemacetan di Makassar.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko, dia menuturkan
banyaknya kendaraan yang memarkir di bahu jalan akibat tidak adanya penegakkan aturan dari Polantas dan Dinas Perhubungan. Belum lagi rambu larangan tersebut tidak hanya dilanggar oleh kendaraan umum lainnya tapi penegak hukum juga sering melakukan pelanggaran.
"Susah memang mau ditegakkan rambu larangan itu, karena oknumnya tidak lain juga orang yang tegakkan aturan itu," ungkapnya.
Legislator Fraksi PAN Makassar menambahkan, kawasan tertib lalu lintas yang masih saja dilanggar oleh pengguna jalan, utamanya kendaraan mobil yang mengambil jalur kendaraan bermotor terus menimbulkan keresahan.
"Tidak ada pembagian jalan untuk kendaraan roda dua dan empat makanya masih sering terjadi, inilah yang mungkin kurang dari kota Makassar, Dishub dan Potlantas punya tugas untuk memikirkan caranya," tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa banyak warga yang merasa dirugikan akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Selain itu, macetnya arus lalu lintas ini bisa menimbulkan kecelakaan.
"Saya berharap peran dan fungsi Polantas harus benar-benar diterapkan secara cermat dan tegas sehingga hal ini bisa teratasi dengan baik," jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Makassar, Susuman Halim mengatakan, kawasan tertib lalu lintas di sejumlah ruas jalan memang diakuinya tidak efektif. Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan termasuk memikirkan penanggulan kemacetan lalu lintas dan tata tertib rambu lalu lintas dan larangan.
"Saya cuman punya harapan agar rambu dan bentuk larangan itu lebih ditingkatkan karena percuma ada rambu larangan tapi polantas hanya melihat tanpa menindaki," pungkasnya. (fajar)
