KOLAKAPOS, Rumbia--Gara-gara Kepala Bidang yang menangani masalah Biaya Operasional (BOP) daerah bagi penyuluh pertanian tidak hadir,Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Bombana yang di jadwalkan pukul 14.00 wita,Senin (7/8) terpaksa harus ditunda.
Rumianto Wakil Ketua komisi II DPRD Bombana mengatakan berdasarkan informasi dari pihak dinas pertanian,kepala bidang penyuluh selaku tehnis BOP daerah,tidak berkantor karena ada tugas luar.
Politisi partai demokrat itu mengungkapkan pula bahwa RDP ini dilakukan tidak lain untuk mengetahui sejauh mana titik masalah yang sudah lima bulan ini BOP daerah sebagian penyuluh pertanian belum juga terbayarkan.
Bila memang pembayarannya secara kolektif diatur sesuai regulasi,kata dia pihaknya akan melihat seperti apa regulasi itu dan bagaimana penyelesaiannya.
Kalau memang regulasinya mengatur pembayaran BOP itu bersifat kolektif,kemudian ada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang tidak menyetor laporan,berarti ini sudah menjadi kerugian bersama dan pihak terkait (kabid penyuluh) harus secepatnya mengambil langkah agar masalah ini tidak berlarut-larut.
"Ini harus di perhatikan dinas terkait,jangan karena satu atau dua orang yang belum menyetor laporan,sementara yang lainnya sudah menyetor jadi korban tidak terbayarkan juga BOP itu,"tuturnya.
Menurutnya,BOP daerah bagi penyuluh pertanian itu sangatlah penting dalam membiayai kegiatan operasional dalam menjalankan tugas di wilayah kelompok tani binaannya.
"Tidak terselenggaranya RDP ini,dirinya mengatakan akan di agendakan lagi,kemungkinan minggu depan RDP akan diselenggarakan kembali,"kata Rumianto di ruang komis.i(K6/b/hen)
