Terkait Pengelolaan Anggaran–Danny Minta Pendampingan KPK

KOLAKAPOS, Makassar--Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengaku jika para pejabatnya terkadang mengalami kendala terkait pemanfaatan dan penggunaan anggaran yang ada. Mereka takut terjerat kasus korupsi, lantaran tidak mengetahui pengelolaan anggaran. Danny pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pencerahan terkait perlunya transparansi anggaran. Hingga, bagaimana sistem pembiayaan yang tepat dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. “Saya berharap KPK dapat memberikan arahannya terkait standarisasi smart city yang harus terintegrasi dengan big data, sehingga bisa mengurangi kekacauan birokrasi. Bila birokrasi kacau, maka peluang korupsi juga makin terbuka,” kata Danny, di sela-sela rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasi pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dilaksanakan KPK di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, kemarin. Ia berharap, kehadiran satgas KPK di Kota Makassar, dapat memberikan bimbingan, arahan dan pencerahan kepada pejabat Pemkot Makassar. Sehingga, dalam menjalankan birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan anggaran, dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat ketidaktahuan penggunaan anggaran. Sementara, Ketua Tim Fungsional Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Dwi Aprilia Linda, mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan pengelolaan keuangan, yang dihadapi oleh masing-masing daerah. “Mengingat pentingnya pencegahan korupsi, maka kegiatan monitoring dan evaluasi ini rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali,” terang Dwi diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (8/8). Ia menambahkan, untuk wilayah Sulsel, Klaster I meliputi Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Kali ini, Makassar dijadikan sebagai tuan rumah. (fajar)