Pemkot Target Kurangi 100 Hektare Kawasan Kumuh

KOLAKAPOS, Makassar--Kawasan kumuh di Kota Makassar ditargetkan berkurang 100 hektare, dari luas 676 hektare saat ini. Sebelumnya, total kawasan kumuh di Makassar mencapai 800 hektare. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, memastikan tingkat kekumuhan di Kota Makassar pada tahun 2019 sudah nol persen. Program Lorong Garden (Longgar) diyakini mampu menjadikan Makassar sebagai kota tanpa kumuh. "Di Makassar sendiri, kota tanpa kumuh ini dilakukan berangsur-angsur. Dari total kekumuhan 800 hektare turun menjadi 740 hektare, kemudian terakhir hasil verifikasi tinggal 676 hektare," jelas Danny, saat bertemu Lead Municipal Engineer World Bank, George Soraya. Menurut Danny, untuk menghapus kawasan kumuh, selain pembangunan fisik, juga perlu diperhatikan non fisik yakni perubahan perilaku. Karena itu, dilakukan penguatan kelembagaan yang dibantu oleh pendampingan fasilitator di kelurahan, kemudian penguatan kelembagaan di tingkat RT/ RW dan Kelurahan. "Harus ada perubahan attitude," lanjut Danny diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (9/8). Sementara, Lead Municipal Engineer World Bank, George Soraya, menilai, Pemkot Makassar sukses mempercantik lorong-lorong di Makassar dengan Program Longgar. Lorong yang ada sudah jauh dari kesan kumuh. "Hal ini sejalan dengan program kami, kota tanpa kumuh," ujarnya. Terpisah, Kepala Bidang Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) PU Makassar, Fuad Azis, mengatakan, kerjasama antara Pemkot Makassar dengan perwakilan Bank Dunia memang sudah berlangsung sejak 2007. Salah satunya yakni dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. "Saat ini kerjasama yang dilakukan adalah bagaimana kolaborasi di antara skala lingkungan dengan skala kawasan dalam program kota tanpa kumuh di Makassar," jelasnya. Khusus Kota Makassar, tambah Fuad, konsentrasinya adalah menciptakan kota tanpa kumuh dengan tujuh indikator. Antara lain, penataan keteraturan bangunan di satu wilayah atau kawasan, punya akses jalan lingkungan yang baik, memiliki drainase (tertata dan terpelihara, serta memiliki infrastruktur drainase), terdapat sanitasi, ada persampahan, air bersih, dan terdapat alat mitigasi bencana atau pemadam kebakaran. "Terdapat 103 kelurahan sesuai dengan SK Wali Kota tahun 2014, tetapi khusus di 2017 sebanyak 38 lokasi untuk mendapatkan bantuan dana investasi, sisanya diberikan bantuan dana untuk pencegahan," beber Fuad. (fajar)