Semua Kader Golkar Harus Dukung Rita Widyasari
KOLAKAPOS, Samarinda--Partai Golkar sudah memastikan mengusung Rita Widyasari sebagai calon gubernur pada PIlgub Kaltim 2018 mendatang.
Namun, masih ada sejumlah kader Golkar yang berpotensial maju di Pilgub. Antara lain Andi Sofyan Hasdam, Makmur HAPK, M Ghufron Yusuf, dan Adi Darma.
Seluruhnya, memiliki modal pernah menjadi kepala dan wakil kepala daerah di Kaltim. Ada pula pilihan lain, Mohammad Djailani, yang merupakan pensiunan birokrat.
Setelah peluang menjadi bakal cagub dari Golkar sudah tertutup karena menjadi milik Rita, kini pilihan paling realistis adalah berharap digandeng sebagai bakal cawagub. Dengan kondisi tersebut, artinya tak semuanya bisa terakomodasi.
Tak menutup kemungkinan, ada kader Golkar yang dipinang partai lain. Namun, aturan internal beringin rindang itu tak memberikan kesempatan.
Sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 6/DPP/GOLKAR/2016 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah, Golkar hanya mengeluarkan satu pasang calon dalam pilkada yang wajib didukung seluruh struktur partai dan kader.
Seluruh kader harus mengamankan dan mendukung keputusan dewan pimpinan pusat (DPP).
“Kalaupun ada (kader maju di luar Golkar), tentu Golkar bangga. Kami terima kasih ke partai lain. Tapi, ada mekanisme, aturan partai yang harus dipenuhi,” ujar Abdul Kadir, sekretaris DPD Golkar Kaltim, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
Meski, terang dia, tak serta-merta kader tersebut langsung dijatuhi sanksi bila memang maju dengan partai lain. Kadir mengungkap, ada ruang yang namanya forum konsultasi.
Nah, kader bersangkutan melaporkan hal tersebut ke DPP. Nantinya, pengurus pusat memberikan pandangan, saran, dan keputusan terhadap langkah yang diambil kader tersebut.
“Diizinkan atau tidak, kewenangan di sana (DPP), bukan di DPD,” terangnya.
Namun, hendaknya, karena pengukuhan Rita sebagai bakal cagub didukung satu suara dari pengurus pusat hingga ke akar rumput, maka harus bulat mendukung.
Rita pun dalam suatu kesempatan mengatakan, dalam aturan tak memperkenankan kader Golkar maju pencalonan dengan menggunakan perahu politik lain.
Sebab, ketika partai sudah mengeluarkan keputusan, seluruh kader harus tunduk terhadap itu.
Dalam hal ini, mesti totalitas memenangkan pasangan cagub dan wagub yang diusung. “Kalau ada yang membandel, pasti ada mekanisme partai yang berlaku,” terang dia.
Di Gorontalo, istri politikus Golkar Fadel Muhammad, Hana Hasanah, maju menjadi calon gubernur bukan melalui perahu partai beringin.
Sementara itu, partai yang menaungi suami Hana mengusung cagub lain, Rusli Habibie. “Memengaruhi posisi suaminya,” ucap dia.
Karena mendukung istrinya, Fadel dicopot dari posisi sekretaris Dewan Pembina Golkar. Di samping itu, mantan gubernur Gorontalo itu dirotasi dari kursi pimpinan komisi di DPR RI.
Ketua harian DPD Golkar Kaltim Makmur HAPK pun pernah berujar, “Seluruh kader mesti solid mendukung paslon yang sudah ditetapkan partai”.
Kecuali, lanjut dia, nantinya DPP mengeluarkan diskresi yang memperkenankan hal tersebut. “Sepanjang itu tidak ada, semua harus patuh,” kata Makmur, kala itu. (jpnn)
