Pemerintah Harus Tegas Terhadap Isu SARA di Pilkada

KOLAKAPOS, Jakarta--Pengajar Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar menilai demokrasi di Indonesia secara umum belum berjalan dengan baik. Menurut dia, pilkada atau pilpres saat ini masih sebagai ajang perebutan kekuasaan. Pilkada dan pilpres bukan ajang adu ide dan program pembangunan. Alhasil, berbagai cara dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk meraih kemenangan tanpa memikirkan dampak sosial kemasyarakatan yang timbul. “Sebagai negara yang berideologi Pancasila dan memiliki Bhinneka Tunggal Ika seharusnya para penyelenggara negara mampu menekan pelaksana atau peserta (parpol) agar pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku dan telah disepakati untuk tidak melakukan cara-cara kotor,” ujar Bambang. Dia menambahkan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi momok menakutkan dalam memelihara keutuhan NKRI. Apalagi, sekarang banyak kelompok yang memanfaatkan kecanggihan media sosial untuk menyebar propaganda di dunia maya, baik berupa narasi kekerasan, ujaran kebencian, maupun hoaks. “Menurut saya, gejolak masyarakat yang beberapa waktu lalu sempat naik tensinya akibat masih belum terwujudnya harapan besar bangsa ini yang dari dulu sampai kini belum terwujud. Yaitu, tatanan kehidupan bangsa dan negara yang harmoni sesuai karakteristik sosial, politik, hukum, dan ekonomi Indonesia,” ungkap Bambang. Dia menambahkan, kemajuan ilmu pengetahuan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Namun, hal itu belum dimanfaatkan secara benar. Bahkan, ada sebagian orang yang menjadikan itu peluang yang mengarah terjadinya kontradiksi. Menurut dia, hal itu bukan karena sistemnya salah, tapi memang ada pihak yang sengaja menyalahgunakan dunia maya untuk kepentingan kelompok tertentu yang sejauh ini belum ditindak secara tegas dan objektif. Alhasil. celah itu terus dimanfaatkan untuk melakukan propaganda negatif di dunia maya, terutama yang menyangkut isu SARA. Untuk itu, Bambang mengimbau masyarakat memiliki kekebalan dari propaganda atau kampanye hitam dalam pilkada serentak nanti. (jos/jpnn)