FP2B Minta DPRD Usut Kasus Bantuan Perumahan Rakyat

KOLAKAPOS, Rumbia--Sedikitnya 20 orang yang tergabung dalam keluarga besar Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) melakukan aksi unjuk rasa di pelataran kantor Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Bombana, Senin(12/2). Aksi yang dilakukan Kaman selaku koordinator lapangan itu tidak lain meminta pada pemerintah yang berkompoten untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali atas hasil penjaringan penerimaan bantuan perumahan khusus di desa Watu-watu kecamatan Lantari Jaya anggaran tahun 2017 sebanyak 51 unit pada Kegiatan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) yang diduga keras terjadi ketimpangan. Ketimpangan itu diantaranya kata Kaman,yakni bantuan tidak tepat sasaran, padahal hasil musyawarah pemerintah desa dan panitia seleksi yang di lakukan guna membahas pengalokasian unit perumahan yang akan diperuntukan pada masing-masing dusun yakni dusun I,II dan III desa Watu-watu kecamatan Lantari Jaya masing-masing mendapatkan koata 10 unit perumahan, namun fakta ya berbanding terbalik pada kondisi lapangan,dimana kata dia masyarakat desa lain lah yang lebih dominan menempati perumahan tersebut. "Bahkan ada masyarakat atau kepala keluarga yang pada awalnya terdaftar sebagai penerima bantuan, namun dalam prosesnya kembali di anulir oleh panitia seleksi tanpa ada alasan yang jelas,"ungkapnya. Selain dari pada itu di duga pula terjadi pungutan liar(pungli) yang di lakukan oleh oknum atau pihak-pihak tertentu pada Kegiatan tersebut,"kami sudah punya bukti berupa saksi-saksi dan dokumen yang dapat di jadikan bahan guna untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum,"ungkapnya. Bukan hanya perkara itu saja dalam aksi ini dirinya pula membeberkan bahwa pada Kegiatan pembangunan jalan usaha tani tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sehingga di simpulkan terjadi kerugian Negara. "Kami berharap dengan aksi ini,DPRD kabupaten Bombana segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana desa ini,"harapnya. Sementara itu di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Bombana politisi asal PPP mengungkapkan apa yang menjadi aspirasi FP2B ini akan segera di tindak lanjuti namun terlebih dahulu dprd akan melakukan rapat badan musyawarah (Bamus) dengan maksud membentuk tim investigasi untuk menyelidiki permasalahan itu. Dari hasil investigasi tersebut,kata politisi asal pulau Kabaena itu tentu akan dilakukan langkah selanjutnya,"Bila terbukti terjadi ketimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya diskriminasi tentu dprd akan mengambil sikap yang tegas,"terangnya(K6/b/hen)