Terkait Peminjaman Uang di PT SMI
KOLAKAPOS, Rumbia--Pemerintah Kabupaten Bombana rupanya harus bersabar diri pasalnya sejak bulan Januari lalu hingga saat ini DPRD belum juga merespon surat permohonan persetujuan peminjaman uang sebanyak 300 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero PT. SMI ) yang merupakan BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana Darwin Ismail SE diruang kerjanya, Selasa(10/4)."Kami sudah layangkan surat permohonan sejak Januari lalu, namun sampai saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari DPRD Bombana untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan serta penjelasan lainnya,"ungkap mantan sekretaris BKD itu.
Ia menjelaskan peminjaman sebanyak 300 miliar ini, kata dia untuk membiayai kegiatan Pembagunan Rumah Sakit Umum Daerah, Pasar dan infrastruktur jalan, dengan begitu tidak mengurangi APBD yang ada.
Menurut dia, selama ini kegiatan pembangunan yang kita lakukan hanya berpatok pada kemampuan APBD sehingga hasil dari pelaksanaan kegiatan kami terutama Pembagunan infrastruktur dianggap tidak terlalu maksimal .
"Dengan peminjaman uang tersebut pembangunan untuk infrastruktur RSUD,pasar dan Jalan akan tuntas mengenai anggaran dan pelaksanaannya, tidak ada lagi pembahasan anggaran untuk kegiatan lanjutan pada kegiatan yang sama,"katanya.
Lanjutnya,pemerintah kabupaten Bombana sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan di antaranya APBD dan Wajar Tanpa Pengeculian(WTP) serta piagam penghargaan dari kementerian keuangan,"semua syarat itu kabupaten bombana sudah miliki, hanya saja tinggal persetujuan dari DPRD, mengenai pengembalian uang tersebut pada PT SMI itu sudah kami pikirkan,"ungkapnya .
Mengenai hal tersebut Ketua DPRD Andi Firman saat di temui di ruang kerjanya mengatakan benar saya sudah menerima surat tersebut dan sangat mengapresiasi apa yang menjadi tujuan dari rencana itu, hanya saja untuk memberi persetujuan dirinya bersama anggota akan membahas terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap pemda
Politisi partai PAN itu menambahkan pula, belum adanya pertemuan antara DPRD dan Pemda ini di sebabkan adanya beberapa agenda yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga sudah terjadwalkan sebelum surat dari pemda masuk ke DPRD.
"Kami rapatkan dulu bersama anggota, hasil dari rapat tersebut kami akan jadwalkan untuk di duduk kan bersama terkait mengenai rencana pemda itu,"tutupnya(K6/b//hen)
