KOLAKAPOS, Lasusua -- Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Evaluasi Pengelolaan Keuangan semua tingkat pemnerintahan dari desa hingga kabupaten. Cukup mencengangkan, KPK menyimpulkan pengelolaan keuangan desa di Kolaka Utara baru 10 Persen.
Temuan KPK tersebut dikatakan bupati Kolut, Nur Rahman Umar sangat memalukan. Kedisiplinan dan ketetapan realisasi keuangan di desa katanya masih sangat jauh dari yang diharapkan. "Kemarin kita dievaluasi oleh KPK salah satu item atau sasaran dari KPK adalah tata kelola keuangan ditingkat desa. Suka tidak suka, saya dipermalukan. Kalau seperti ini hasilnya dari semua sasaran yang telah ditetapkan KPK, pengelolaan keuangan desa hanya 10 persen dari sasaran KPK,” katanya
Selain itu kata dia bahwa pekan lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun (BPKP) Sulawesi Tenggara juga telah melakukan audit kinerja dan kepatuhan di dua Kecamatan, sebagai sample. Seperti KPK, BPKP juga menemukan masih banyak desa yang tidak taat pada regulasi yang telah ada. Diantaranya kata mantan Kadis ESDM itu, pembelanjaan barang dan jasa dilakukan oleh kepala desa.
Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa di desa kata bupati, tidak sesuai Perbup nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara pengadaan barang dan Jasa. “Masih banyak kepala desa yang tidak taat aturan dalam pengelolaan keuangan termasuk tata cara pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Kedepan, ia meminta kepala desa harus proaktif mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan keuangan. Misalnya, giat melakukan Bursa Inovasi Desa.
Akibat kurangnya pengetahuan Kades, menyebabkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengandalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal untuk peningkatan kesejakhteraan warga desa. "Koreksi atas kelemahan dan kekuarangan desa dan sebagai upaya perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut terus dilakukan pemerintah secara proaktif, salah satunya melakukan Rapat Koodinasi Kinerja APBdes triwulan ketiga,” jelasnya. (cr2)
