KOLAKAPOS, Kolaka -- Bupati Kolaka Ahmad Safei tampak masih pikir-pikir untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi tim panitia khusus (Pansus) DPRD Kolaka terkait persoalan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka. Di mana salah satu poinnya, yaitu Pansus meminta bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap manajeman Perusda.
Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Ahmad Safei mengaku saat ini masih mengkaji lebih dalam hasil rekomendasi tersebut. "Saya sudah dua kali pertemuan (membahas rekomendasi Pansus Perusda), kita sudah bahas apa semua. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak ESDM provinsi, karena kita berencana mencarikan solusi yang baik," ujar Safei saat ditemui usai menghadiri rapat di kantor DPRD Kolaka, Jumat (2/8).
Menurutnya, masalah yang melilit Perusda saat ini bukan hanya pada persoalan manajemen. Tetapi ada beberapa persoalan lain di lapangan yang perlu dituntaskan. "Sebenarnya begini, Perusda itu ada tiga divisi. Ada divisi pertambangan, perumahan, dan jasa, kita sebenarnya berharap ini Perusda jangan hanya bertumpu pada sektor pertambangan. Karena dari dulu saya bilang kalau hanya bertumpu di situ kita kasih bubar saja, tutup saja sektor tambang kalau perlu. Karena kita ingin dua sektor ini, perumahan dan jasa ini bisa berjalan baik dan bisa berkembang. Tapi inikan, yah begitulah dinamikanya," katanya.
Persoalan di sektor pertambangan, tambah bupati dua periode itu, pertama masih ada bagian dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki Perusda masih masuk dalam kawasan hutan yang belum bisa digarap. Kedua, ada persoalan lahan IUP Perusda yang diklaim oleh masyarakat. "Selanjutnya masalah jarak untuk mau hauling (pengangkutan ore) itu sudah dilihat ternyata 29 kilometer, itu juga memberatkan, tidak bisa profit itu karena besar biayanya. Ini mungkin mau nego dengan PT Antam, agar PT Antam memberi fasilitas untuk bisa lewat di IUP-nya agar proses hauling lebih singkat waktunya. Kemudian persoalan jetty, harusnya Perusda itu punya jetty untuk bisa kemana-mana," jelasnya.
Namun demikian, Safei kembali menegaskan harapannya, bahwa Perusda harusnya tidak hanya fokus pada sektor pertambangan seperti saat ini. Tetapi bisa menggarap dua sektor lainnya yakni perumahan dan jasa. Sebab, menurutnya apabila hanya bergantung pada sektor pertambangan maka lambat laun Perusda pasti akan mati seiring habisnya potensi tambang di Bumi Mekongga. "Karena kalau hanya di tambang ini tambang akan habis, jadi setelah itu mau bubar ini Perusda kan gitu," ujarnya.
Lalu bagaimana rekomendasi soal evaluasi manajemen Perusda? Safei menegaskan hingga saat ini belum bisa memutuskan terkait rekomendasi itu. "Nanti kita lihat seperti apa, kita belum putuskan seperti apa ini karena tugas kita kan lakukan pembinaan ini.
Karena begini, saya kan dari awal kita laksanakan penetapan direktur Perusda itu kan hasil rekomemdasi dari DPRD juga, saat itu DPRD memberikan angka (kepada calon direktur Perusda), jadi tidak mungkin saya bertentangan dengan DPRD, jadi dengan angka yang tertinggi itu yang saya tetapkan kemarin. Nah sekarang, mereka yang tetapkan kemarin, mereka juga yang mengevaluasi sekarang. Tapi sebaiknya jangan buru-buru menetapkan sesuatu, karena apa betul setelah kita evaluasi hasilnya akan lebih baik. Ya kan, kita belum tahu," pungkasnya. (kal)
