Belanja Kementerian dan Lembaga Semester I 2021 Naik 35 Persen

  • Bagikan

KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka mencatat pertumbuhan belanja instansi pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) selama semester I tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja K/L sebesar Rp210,56 miliar tumbuh 35 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan ini disokong dari semua jenis belanja dimana belanja pegawai mengalami peningkatan 22,6 persen, belanja barang 31,1 persen dan belanja modal tumbuh 102,3 persen. "Komposisi ini sangat menggembirakan dan KPPN memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Kolaka," demikian disampaikan Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman dalam rilis, Rabu (30/6).

Secara detail realisasi belanja negara semester 1 Tahun 2021 di wilayah pembayaran KPPN Kolaka sebesar Rp429,77 miliar atau 38,84 persen dari pagu anggaran Rp1,1 triliun. Realisasi belanja K/L sebesar Rp210,56 miliar atau 46,51 persen pagu dan TKDD sebesar Rp219,94 miliar atau 33,57 persen dari pagunya. Untuk belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp117,94 miliar (55,31 persen), belanja barang Rp68 miliar (41,31 persen), belanja modal Rp24,48 miliar (32,81 persen) dan belanja bansos Rp42 juta (100 persen). Sementara itu TKDD terdiri atas belanja penyaluran DAK Fisik sebesar Rp39,15 miliar (11,43 persen) dan Dana desa sebesar Rp180,79 miliar (58,11 persen). Kinerja belanja K/L semester 1 tahun 2021 sendiri melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 40 persen dari alokasi pagunya. Capaian ini tidak hanya disumbang dari pembayaran THR dan Gaji 13, namun sokongan belanja barang dan modal juga sangat signifikan.

Meskipun demikian, KPPN juga menyoroti beberapa satuan kerja yang belum mencapai realisasi sebesar 40 persen. Dari 56 satuan kerja, sebanyak 49 satker telah mencapai target, sementara terdapat tujuh satker yang masih di bawah target. "Kami selalu mendorong agar satker melakukan percepatan belanja negara sesuai time frame dan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran, kami siap memberikan bantuan sesuai kewenangan," ujar Arief.

Sebagaimana diketahui bahwa percepatan belanja APBN merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi yang sampai saat ini masih terdampak pandemi Covid-19. "Harapan kami di triwulan III nanti juga bisa mencapai target minimal 60 persen atau bahkan lebih," tambah Arief.

Sementara itu, kinerja penyaluran TKDD secara umum juga lebih baik dibandingkan tahun lalu meskipun terkontraksi 17,6 persen. Penyaluran DAK Fisik semester 2021 mampu tumbuh 20,2 persen, sementara itu penyaluran dana desa mengalami kontraksi 15,4 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun realisasi DAK Fisik masih rendah dibandingkan harapannya dimana seharusnya sudah dapat tersalur minimal 25 persen dari alokasinya. Di sisi lain, penyaluran Dana Desa meskipun terkontraksi, namun realisasi sudah cukup baik dan bahkan tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara. "Penyaluran BLT Dana Desa secara bulanan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi Dana Desa belum maksimal," tuturnya.

Hal ini dapat terlihat dari data bahwa sampai pertengahan tahun 2021, penyaluran BLT DD belum sesuai jadwal yang seharusnya. Penyaluran BLT bulan ke 6 baru 133 desa dari 344 desa, sisanya sebanyak 211 desa belum salur. BLT bulan ke 5 masih terdapat 142 desa yang belum salur, BLT bulan ke 4 sebanyak 89 desa, bulan ke 3 sebanyak 28 desa, bulan ke 2 sebanyak 4 desa dan belum salur BLT bulan 1 sebanyak 1 desa. Penyaluran BLT DD ini berbeda dibandingkan tahun lalu dimana pembayaran BLT DD dilakukan dalam tiga tahap sama dengan penyaluran non BLT, sehingga nilai realisasi bisa lebih besar. Penyaluran secara bulanan terkendala masalah transportasi dan biaya dalam pelaporan SPJ BLT, sehingga tidak selancar seperti seharusnya. "Kami senantiasa berkoordinasi dengan pemda dan berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian lebih agar penyaluran BLT DD dapat dilakukan sesuai jadwalnya," harap Arief. (kal)

  • Bagikan