KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka - DPRD Kolaka memberi atensi terhadap keluhan kelangkaan gas elpiji 3 kg. Dewan meminta jika ada permainan, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Kolaka, H. Akhdan, Kamis (27/7).
Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir ini warga Kolaka mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kg. Kalaupun ada, gas melon ditingkat pengecer dijual dengan harga mencapai Rp40 ribu per tabung. Harga tersebut dua kali lebih tinggi dari harga sebenarnya, yakni Rp20 ribu pertabung. Kelangkaan gas tersebut diduga disebabkan ada pangkalan gas yang 'bermain' atau menyalurkan gas tidak sesuai peruntukkannya.
Dewi, salah seorang warga kelurahan Lalombaa mengaku gas melon mulai sulit ditemui dan harganya naik usai Idul Adha. Menurut kabar yang ia dengar, banyak gas melon yang saat ini diselundupkan ke kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah karena harganya yang lebih mahal. "Katanya di Morowali harganya sampai seratus ribu satu tabung, makanya banyak yang diselundupkan ke sana," katanya.
Merespon keluhan tersebut, Akhdan mengaku sudah berkoordinasi dengan Disperindag untuk turun ke lapangan memastikan indikasi permainan tersebut. "Kami siap untuk turun ke lapangan. Kalau sudah turun lapangan dan masih terjadi kelangkaan, kemungkinan kita akan panggil pihak-pihak untuk RDP (rapat dengar pendapat)," kata Akhdan.
Politisi PPP itu menegaskan, jika benar kelangkaan gas disebabkan adanya permainan ditingkat pangkalan, maka harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. "Kalau ada pangkalan yang bermain-main terkait dengan kelangkaan gas itu dan menyebabkan masyarakat kecil menjadi susah, maka harus ada tindakan tegas. Kita rekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dicabut izinnya, dan kalau ada indikasi pidana maka penegak hukum harus bertindak," tegasnya.
Senada, Sekretaris Komisi I DPRD Kolaka Firlan Muharram Alimsyah juga memberi atensi terhadap keluhan kelangkaan gas elpiji 3 kg. Bahkan, Firlan sendiri mengaku kerap mendapatkan keluhan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Wundulako, Baula, dan Pomalaa terkait sulitnya mendapatkan gas tersebut di pangkalan.
"Informasi dari masyarakat, salah satu penyebabnya adalah ada pangkalan yang diduga menimbun gas melon itu. Makanya kami siap turun ke lapangan untuk memastikan itu, karena hal ini juga sudah menjadi bagian tugas pengawasan DPRD merespon keluhan masyarakat. Apabila ditemukan ada yang bermain, maka harus ditindak tegas," kata Firlan.
Diberitakan sebelumnya, Kadis Perindag Kolaka, Achiruddin juga mendeteksi dugaan adanya permainan gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan. Sebab menurutnya, suplai elpiji 3 kg dari Pertamina ke agen terpantau lancar.
Sesuai regulasi, gas elpiji 3 kg harusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Nyatanya di lapangan kata Buyung -sapaan akrab Achiruddin, pangkalan juga diduga melayani masyarakat menengah ke atas serta dijual kepada pihak lainnya yang menyalahi regulasi. "Kenyataan sekarang siapa saja bisa beli, biar PNS. Padahal sebenarnya PNS dan warung-warung (pengecer) tidak bisa dilayani," ujar Buyung ditemui di kantornya, Selasa (26/7).
Tak hanya itu, Buyung juga curiga ada pangkalan yang mendistribusikan gas elpiji 3 kg ke luar daerah. "Ada laporan bahwa tabung gas ini dibawa ke tempat lain, tapi ini belum terbukti hanya indikasinya ada," ujarnya. (kal)
