KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka tengah membahas rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2023. Rencananya hari ini (11/9), Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menggelar rapat untuk menentukan komposisi APBD-P 2023.
Sebelumnya, pada Sabtu (9/9), DPRD Kolaka melakukan rapat gabungan komisi mengenai rancangan APBD-P 2023. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Syaifullah Halik itu, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil rapatnya bersama SKPD mitra kerjanya. Turut hadir Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kolaka, H. Abbas dan para kepala SKPD.
Dalam laporannya, Komisi I menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk menyukseskan program-program SKPD mitra kerjanya. Diantaranya, anggaran untuk persemayaman jenazah KORPRI melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Tambahan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk rehabilitas lapangan bulu tangkis, kolam renang, drainase GOR, dan penimbunan lapangan bola di Tanggetada. Dinas Komunikasi dan Informatika juga membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kerjasama media, dan penyediaan buku.
Selain itu, Komisi I memberikan dukungan anggaran untuk rehab kantor unit imigrasi Kolaka melalui Badan Kesabangpol. Selanjutnya, usulan tambahan anggaran untuk peralatan dan mesin Satpol PP dan Damkar. Ada pula usulan tambahan anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Capil. Komisi I juga mendukung kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP di wilayah kecamatan Kolaka dan Latambaga untuk mengantisipasi maraknya anak sekolah yang mengisap lem, miras, dan merokok.
"Usulan Ketua Komisi I, penambahan anggaran dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemekaran Kecamatan Konaweha, " ungkap Yunus Parorrongan Jama saat membacakan laporan Komisi I.
Komisi II juga melaporkan kebutuhan tambahan anggaran untuk mitra kerjanya. Diantaranya, tambahan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran utang BPJS, sertifikasi guru, pengadaan barang milik daerah dan belanja tak terduga. Tambahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan untuk bantuan lantai jemur petani padi, dan bantuan alat-alat pengujian bahan pangan. Dinas Koperasi dan UMKM juga membutuhkan tambahan anggaran untuk Ekspo UMKM, dan sosialisasi koperasi khusus UMKM.
"Usulan prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah penambahan kegiatan pembuatan jalan produksi dan pemindahan rumah potong hewan sebagai sumber PAD," kata Ketua Komisi II, Ir. Akhdan.
Sementara Komisi III mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp9,3 miliar untuk mendanai program-program SKPD mitra kerjanya. Diantaranya, tambahan anggaran operasional pelayanan keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, dan penambahan anggaran untuk pengelolaan data di Dinas Sosial.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan membutuhkan tambahan anggaran untuk peralihan status honorer tenaga kesehatan, anggaran peningkatan kualitas promosi kesehatan, dan tambahan anggaran untuk bimtek dan kajian mempersiapkan penerapan BLUD seluruh puskesmas. "Untuk bagian Kesra membutuhkan penambahan anggaran untuk kegiatan bantuan rumah ibadah, penambahan dana hibah yang tertuang dalam regulasi yaitu untuk MUI, lembaga tahfidz dan hibah Tim Syiar Baiturrahim," kata Anggota DPRD Rahman saat membacakan laporan Komisi III.
Kemudian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membutuhkan tambahan anggaran untuk implementasi penghargaan Kabupaten Layak Anak dan pencapaian penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya). BPBD juga meminta tambahan anggaran untuk program penanggulangan bencana. Tambahan anggaran di Dinas Pendidikan untuk pembenahan sarana dan prasarana SD dan SMP. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga membutuhkan tambahan anggaran untuk penyediaan lampu jalan. Selain itu, tambahan anggaran untuk LPSE dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Syaifullah Halik berharap komposisi APBD Perubahan 2023 dapat memaksimalkan realisasi program Pemkab Kolaka dibawah kepemimpinan H. Ahmad Safei - Muhammad Jayadin (SMS Berjaya). "Kita berharap program-program SMS Berjaya bisa tuntas 100 persen atau minimal 99 persen hingga masa akhir jabatan," kata Syaifullah Halik. (kal)
