KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka - Tak lama lagi masa bakti pasangan SMS Berjaya memimpin Kolaka berakhir. Bupati Ahmad Safei akan turun tahta pada Oktober 2023 untuk mengikuti kontestasi Caleg DPR RI. Sementara Wabup Muhammad Jayadin yang meneruskan tongkat estafet akan finish pada Januari 2024.
Selepas itu, warga Kolaka akan larut dalam pesta demokrasi memilih pemimpin Kolaka selanjutnya. Melihat perkembangan Kolaka saat ini, Ahmad Safei mengungkapkan tantangan terbesar bupati selanjutnya adalah memastikan tenaga kerja Kolaka siap menghadapi kebutuhan industri. Saat ini industri pertambangan di Kolaka sedang tumbuh sehingga akan menyerap ribuan tenaga kerja. Menurutnya, jika tidak ditata dengan baik, hal itu akan jadi masalah.
Bupati selanjutnya kata Safei, harus mampu menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, sekaligus mempersiapkan mereka untuk memiliki pengaruh di perusahaan. Pemerintahannya sendiri telah menyiapkan pondasi itu, melalui kesepakatan bersama perusahaan, terkait distribusi tenaga kerja lokal sebesar 70 persen, dan 30 persen dari luar Kolaka.
Namun kesepakatan itu tak cukup jika tidak ditunjang dnegan kemampuan yang mumpuni dari tenaga kerja lokal. Industri kata bupati dua periode ini, memerlukan skill mumpuni dan kompetensi yang terstandarisasi. "Kan industri juga memerlukan skill, ada kompetensi yang harus kita penuhi, dan itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau tidak, meskipun ada kesepakatan 70 - 30 persen, tapi tidak akan maksimal, karena industri juga memerlukan sumber daya manusia yang baik," ungkap Safei kepada Kolaka Pos.
Saat ini ia telah mempersiapkan pondasi peningkatan SDM tenaga kerja di Kolaka. Diantaranya melalui pendirian kampus Politeknik dan pelatihan melalui Badan Latihan Kerja (BLK). "Itulah sebabnya saya dorong betul itu. Kita dorong BLK untuk perbaiki betul-betul anak- anak kita sampai mereka siap. Nanti Kemudian sambil berjalan kira-kira tahun 2025 atau 2026 lah baru bisa stabil (jumlah tenaga kerja terlatih yang dimasukkan ke perusahaan), sekarang karena baru penerimaan beberapa orang," urainya. "Nanti dengan hadirnya industri ini,akan datang orang berbondong-bondong ke Kolaka dan kalau kita tidak tata dari sekarang dengan baik, nanti akan jadi masalah," tambahnya.
Siapapun bupati penerusnya kata Safei, harus paham dengan tantangan ketenagakerjaan itu. Di periodenya, ia telah mempersiapkan regulasi untuk melindungi tenaga kerja Kolaka melalui SK Bupati, sekaligus mempersiapkan SDM. "Ini harus kita persiapkan juga, tidak bisa hanya dengan regulasi tapi kemudian sumberdaya manusianya tidak kita siapkan, akan kacau. Tapi saya kira dengan kolaborasi bersama semua, saya kira selesai itu. Yang penting jangan ada sekat-sekat diantara kita. Tak bisa dipungkiri, kolaka ini heterogen tidak mungkin kita akan mengatakan tidak terima orang dari luar, tidak bisa seperti itu. Yang penting, bagaimana kita menata dengan baik ini, agar peningkatan SDM kita itu berjalan," jelas Safei.
Selain ketenagakerjaan, tantangan lain yang harus dihadapi pemimpin selanjutnya adalah memaksimalkan sumber pendapatan daerah. Sebab kata Safei, regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat telah banyak mengamputasi ruang gerak pengumpulan PAD pemerintah daerah. Hal itu membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan warga seperti yang sering disampaikan melalui Musrenbang.
Saat ini kata Safei, APBD Kolaka berkisar diangka Rp1,7 triliun. Sedangkan kebutuhan warga yang disampaikan saat Musrenbang, jika dikalkulasi berada diantara Rp4 hingga 5 triliun. "Memang kalau sekarang ini hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah itu habis. Hampir semua regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah itu habis. Bahkan hal yang kita harapkan seperti pendapatan dari tera ulang yang hampir Rp20 miliar (PAD) ternyata tidak boleh dilakukan pemungutan. Padahal kita sekolahkan orangnya, lima orang sampai ke Bandung. Pulang kita kasih peralatan, tapi tidak boleh dilakukan pemungutan," sebutnya.
Hal seperti itu kata Safei, cukup menyulitkan pemerintah daerah. Namun, jika pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mau terbuka terkait pembagian hasil kepada pemerintah daerah, ia yakin Kolaka akan mendapat dana lebih besar. "Terus terang, disana (pemerintah pusat) memang ada rumusan. Rumusnya itu (menyangkut) jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemiskinan. Tapi itu rumus tetap orang yang kendalikan," beber Safei.
Tantangan lainnya ungkap Safei, praktis tidak terlalu berat untuk bupati selanjutnya. Telah ada dasar yang ia letakkan hingga hanya perlu dilanjutkan saja. "Tinggal dilanjutkan, karena peletakan dasarnya sudah sangat baik. Beberapa indikator baik itu diantaranya dari BPK, selama ini Alhamdulillah tujuh tahun berturut-turut kita WTP. Dari KPK kita urutan dua atau tiga atau empat. Tinggal dikawal teruslah, karena memang regulasi akan berubah-berubah terus," tandasnya. (kal)
