KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka - Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik "murka" saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses DPRD Kolaka masa sidang I tahun 2024 pada Senin (29/1) siang. Hal itu disebabkan karena kecewa dengan ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemkab Kolaka dalam rapat paripurna tersebut.
Melihat banyaknya kursi pimpinan SKPD yang kosong, Syaifullah Halik lantas meminta daftar hadir. Ia pun terlihat geleng-geleng karena mendapati 19 kepala SKPD tak hadir paripurna. Hanya 15 kepala SKPD yang hadir, dari 34 SKPD di Kolaka. "Ini rapat penting, kenapa banyak tidak hadir ini. Ini teman-teman SKPD tidak beres ini," semprot Syaifullah Halik sebelum membuka rapat paripurna.
Syaifullah lalu meminta Asisten III Hj. Andi Wahidah yang mewakili Pj Bupati Kolaka untuk mengonfirmasi para kepala SKPD yang mangkir rapat. Rapat pun sempat ditunda beberapa saat. "Minta tolong ibu Asisten III, sampaikan kepada kepala SKPD, mungkin bisa disampaikan lewat WA grup," pintanya.
Dikonfirmasi lebih lanjut seusai rapat, Ketua DPRD mengaku sangat kecewa dengan banyaknya pejabat yang mangkir rapat paripurna. Harusnya kata dia, jika kepala SKPD berhalangan hadir, maka bisa diwakili oleh pejabat dibawahnya. "Bayangkan dari 30 lebih kepala SKPD, hanya 15 yang menghadiri rapat paripurna hari ini. Kalau tidak ada kepala dinasnya, harusnya bisa diwakili sekdis atau kepala bidangnya. Ini rapat penting," tegas Syaifullah.
Syaifullah mengatakan jadwal rapat paripurna sengaja dimulai pada siang hari agar tidak berbenturan dengan agenda Musrenbang yang berlangsung pada pagi hari. Harapannya, agar para pejabat yang mengikuti Musrenbang bisa menghadiri rapat paripurna. Namun nyatanya masih banyak pejabat yang absen. "Saya tahu hari ini ada kegiatan Musrenbang, makanya rapat paripurna kita pindahkan siang, karena Musrenbang kan pagi. Tapi ini saya lihat, kalau tidak hadir bupati atau wakil bupati, ini sepertinya teman-teman SKPD malas-malasan. Bagaimana kemudian kita mengawal aspirasi masyarakat kalau seperti ini," ujarnya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, reses sama pentingnya dengan Musrembang. Sebab, hasil reses merupakan wujud dari keluhan atau harapan masyarakat Kolaka yang dijaring oleh setiap anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. "Embrio lahirnya APBD Perubahan itu dari hasil reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang kemudian dikolaborasikan dengan hasil Musrenbang. Jadi, sekiranya mereka (kepala SKPD) bisa hadir mendengarkan hasil reses ini. Saya kecewa lah dengan teman-teman SKPD yang tidak hadir, bahkan ada SKPD yang sama sekali tidak ada perwakilannya." ungkap Syaifullah.
Ia pun berharap sikap malas-malasan pejabat tersebut menjadi perhatian serius Pj Bupati Kolaka. "Masalah kehadiran SKPD ini harus diberi atensi, khususnya Pj Bupati dan seluruh jajarannya. Karena membangun daerah ini tidak bisa sendiri-sendiri, sinergitas itu harus kita bangun. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus diperbaiki, bukan malah menurun," tekan Syaifullah.
Sementara itu, Asisten III Setda Kolaka Hj. Andi Wahidah mengatakan ada beberapa alasan yang membuat sejumlah kepala SKPD tidak menghadiri rapat paripurna. Salah satunya karena masih berada di Kecamatan Toari tempat kegiatan Musrenbang. "Saya juga meyakini bahwa mereka tidak sengaja. Dan ada beberapa yang memang diwakili oleh kepala bidangnya. SKPD kan jumlahnya hanya 34, jadi kalau diwakili hanya 1 orang 1 SKPD maka hanya 34 yang hadir," kata Andi Wahidah.
Meski demikian, Andi Wahidah memastikan masalah kehadiran ini akan menjadi atensi Pemkab Kolaka. Dia meminta para kepala SKPD untuk tidak bermalas-malasan menghadiri setiap undangan rapat di gedung dewan. "Ini memang hal yang harus kami tindaklanjuti, bahwa kalau kemudian kepala SKPD berada di tempat maka harusnya mereka hadir, Insyaallah," pungkas mantan Kepala BKPSDM Kolaka itu.(kal)
