Sultra Peringkat 20 Nasional Terendah dari 38 Provinsi
KOLAKAPOSNEWS.COM, KENDARI - Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto merespon cepat hasil rilis Badan Pusat Statistika (BPS) Sultra terkait tingkat inflasi periode Februari 2024. Upaya dalam menekan angka inflasi, Andap Budhi Revianto menginstruksikan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah konkrit menekan laju inflasi.
Bahkan, Pj Gubernur Sultra segera menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) secara serentak pada 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
"Saya telah menginstruksikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah menekan laju inflasi. Kami juga akan menyelenggarakan Gerakan Pasar Murah secara serentak di 17 Kabupaten/Kota," ungkap Andap Budhi Revianto.
Hasil rilis BPS Sultra terkait kondisi inflasi periode Februari 2024 yang diekspos pada 1 Maret 2024, angka inflasi tahunan (YoY) Sultra pada angka 2,90 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih dalam rentang terkendali diantara 1,5% sampai dengan 3,5%. Sedangkan angka inflasi bulanan (_MoM_) Sultra sebesar 0,19%.
"Alhamdulillah, walaupun alami kenaikan yang signifikan dari bulan sebelumnya, inflasi tahunan Sultra masih dalam rentang terkendali, dimana target yang ditentukan sebesar 2,5% + 1% atau angka maksimal sebesar 3,5%," ujar Andap.
Kondisi inflasi yang terkendali ini menempatkan Sultra pada posisi ke-20 dari 38 Provinsi yang dinilai inflasinya secara nasional.
Sebelumnya, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara merilis kondisi inflasi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk bulan Februari 2024, Jumat (1/3). Inflasi year on year Provinsi Sultra masih dalam kategori rentang terkendali dan menduduki peringkat 20 nasional dari 38 provinsi. Sebelumnya, Sultra menempati peringkat ke 28.
Kepala BPS Sultra, Agnes Widiastuti mengungkapkan, inflasi year on year Provinsi Sultra sebesar 2,90 persen ( sebelumnya 2,46 persen). Bulan Februari 2024, inflasi month to month Provinsi Sultra sebesar 0,19 persen. Secara Nasional, Inflasi year on year tertinggi di Provinsi Papua Selatan sebesar 4,61 persen dan yang terendah di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,81 persen.
"Inflasi year on year Provinsi Sultra masih dalam rentang terkendali yaitu antara rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Hal itu didasari target inflasi yang ditentukan tahun 2024 yakni sebesar 2,5 persen ± 1 persen," ungkap Agnes Widiastuti.
Angka inflasi pada 4 (empat) Kabupaten/Kota di Sultra yang menjadi dasar penilaian angka inflasi di Provinsi Sultra, yakni : Kabupatem Konawe 4.10 persen, Baubau 3.58 persen, Kolaka 2.79 persen dan kota Kendari 2.27 persen. Penyumbang inflasi year on year Provinsi Sultra diantaranya; kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok Kesehatan, kelompok Pendidikan, dan kelompok transportasi.
Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, dengan inflasi sebesar 21,64 persen dan andil 1,17 persen. Produksi beras Sultra tahun 2023 sebesar 275,31 ribu ton, naik sebesar 0,09 persen dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 275,06 ribu ton.
"Luas panen turun tapi produksi beras di Sultra naik karena produktifitas tinggi. Ada upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produksi beras seperti bantuan pupuk, perbaikan irigasi dan sebagainya," ungkapnya.
Sementara, kenaikan harga beras terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali 1 Provinsi yaitu Provinsi Jambi. Kenaikan beras seiring dengan naiknya harga gabah di tingkat petani.
Untuk komoditas lain yang turut mengambil andil inflasi yakni angkutan udara, mobil, tarif dokter umum, sigaret kretek mesin, tomat, sawi hijau, ikan mujair, akademi/perguruan tinggi, emas perhiasan, ikan selar, dan ikan tude. Tarif dokter umum memberikan andil inflasi Sultra disebabkan ada penyesuaian tarif rumah sakit di Kabupaten Konawe berdasarkan Perda No. 3/2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (KPN)
