DPRD Kolaka Terima Kunjungan Kerja DPRD Luwu Utara, Bahas Dana Bagi Hasil Sektor Tambang

  • Bagikan
DPRD Kolaka menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Luwu Utara, Selasa (16/12). FOTO: Kaulia Ode/ Kolaka Pos

KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka - Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Kolaka menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (16/12). Rombongan DPRD Luwu Utara diterima oleh sejumlah Anggota DPRD Kolaka didampingi Sekwan dan staf ahli pakar DPRD di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD Kolaka.

Anggota DPRD Luwu Utara Andi Sukma, yang memimpin rombongan kunjungan kerja mengatakan kunker ini dalam rangka sharing terkait mekanisme dan optimalisasi hubungan kerja Komisi II DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kami ingin tahu seperti apa mekanisme dan hubungan kerja antara OPD yang melekat pada Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka," kata Andi Sukma kepada wartawan.

Selain itu, pertemuan itu juga membahas mengenai kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Menurut Andi Sukma, APBD Luwu Utara berkisar Rp1,4 triliun, dengan sumber utama PAD dari hasil perkebunan dan pertanian. "Kami juga membahas terkait sumber daya alam khususnya dana bagi hasil dari royalti tambang yang ada di sini," kata Ketua Komisi II DPRD Luwu Utara itu.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kolaka Syaifullah Halik mengatakan kemampuan APBD Kolaka senilai Rp1,8 triliun belum cukup mengakomodir program-program strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD bersama Pemkab Kolaka terus membangun kolaborasi untuk mendapatkan alokasi anggaran lebih dari pusat, salah satunya melalui dana bagi hasil.

Meski demikian, menurut Ketua DPRD Kolaka periode 2019-2024 itu, kucuran DBH dinilai tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dikeruk dari Bumi Mekongga. "Saya sering protes karena pembagian DBH tidak sebanding dengan sumber daya alam kami yang sudah diambil. Menurut saya seharusnya Kabupaten Kolaka ini mendapatkan porsi DBH yang lebih dari daerah-daerah lain yang bukan penghasil tambang. Oleh karena itu, kami DPRD terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan DBH yang lebih besar. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD Rp1,8 triliun, itu belum cukup membiayai program-program pembangunan daerah," papar Syaifullah. (kal)

  • Bagikan