KOLAKAPOSNEWS.COM, Lasusua - Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan serius. Hingga akhir Juni 2025, penyerapan anggaran baru mencapai 35,80 persen dari total pagu belanja sebesar Rp1,06 triliun. Capaian ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Triwulan II yang digelar di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara, Selasa (9/7).
Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dihadiri oleh PLT Sekda M. Idrus, MH, Asisten II H. Syamsuddin, SH, Asisten III Drs. Samsuddin, para kepala OPD, serta bagian perencanaan masing-masing perangkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati tak menutup-nutupi rendahnya serapan APBD. “Realisasi kita baru sekitar 38 persen. Padahal di bulan Juli ini, idealnya kita sudah tembus 70 persen. Ini menjadi alarm kinerja kita semua,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan ini dipengaruhi proses transisi awal tahun anggaran yang tidak berjalan mulus. Saat masa Penjabat (PJ) Bupati, banyak kegiatan tidak bisa direalisasikan karena menunggu kepala daerah definitif. "Efektifnya, APBD baru mulai berjalan sekitar bulan Maret atau April," tambahnya.
Dari sisi pendapatan, laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp433 miliar atau 42,12 persen dari target Rp1,02 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melesat, dengan realisasi mencapai 73,27 persen, dipicu oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah melebihi target 104,64 persen. Namun, pendapatan dari pajak dan retribusi daerah masih tertinggal jauh.
Lima OPD Juara Serapan, PUPR Jadi Sorotan
Dinas Pariwisata tercatat sebagai OPD dengan serapan tertinggi mencapai 65,66 persen, disusul Dinas Pemadam Kebakaran (64,56%), RSUD Djafar Harun (56,85%), Disdukcapil (55,45%), dan BPBD (53,87%).
Namun di sisi lain, sejumlah OPD masih terseok. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi yang terendah dengan serapan hanya 6,48 persen, disusul Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (15,03%), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (17,51%). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun belum menunjukkan performa maksimal, dengan realisasi 27,08 persen dari total anggaran di atas Rp224 miliar.
Proyek Strategis Banyak Masih Tender
Rapat evaluasi juga mengupas progres 10 kegiatan strategis Pemda, seperti pembangunan puskesmas, perbaikan jalan, hingga proyek SPAM IKK. Namun mayoritas proyek ini masih berada dalam proses tender, bahkan sebagian belum diajukan oleh PPK terkait.
Bupati berharap, lewat evaluasi ini setiap kepala OPD mampu mengidentifikasi hambatan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan. “Jangan tunggu akhir tahun baru sibuk kejar target. APBD bukan hanya soal angka, tapi soal manfaat yang bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (lea)
