Hippo Bertekad Bersinergi dengan Stakeholder

  • Bagikan
KOLAKA POS, KOLAKA - Kolaka memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, untuk itu diperlukan pengusaha yang dapat bersinergi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembangunan daerah. Menyadari akan hal tersebut, Himpunan Pengusaha Pomalaa (Hippo) bertekad bersinergi dengan stakeholder. Ketua umum Hippo Jauhari Sanusi mengatakan, kehadiran Hippo di Pomalaa adalah ingin bermitra dengan pemerintah. Selain itu, untuk membantu warga dalam membangun fasilitas umum. "Hippo merupakan salah satu wadah antara pengusaha dengan Pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam pembangunan untuk memajukan daerah. Selain itu juga, untuk memperkenalkan kepada warga bahwa Hippo telah hadir di Pomalaa," ungkapnya usai silaturahmi antara Hippo, pemerintah kecamatan, lurah, desa, BPD, LPM se-kecamatan Pomalaa, di aula kantor camat Pomalaa, Sabtu (4/6). Misalnya saja, lanjut ketua II Hippo Wahyudin Alie, dalam satu desa atau kelurahan di Pomalaa drainasenya rusak, sehingga membutuhkan alat berat untuk perbaikan, maka Hippo siap memfasilitasi. "Salah satu contoh yang bisa bersinergi dengan pemerintah misalnya, di kecamatan Pomalaa di desa atau lurah, ketika ada permasalahan di dalam pembangunan, seperti drainasenya runtuh atau ada pembangunan sifatnya kontemporer, kami dengan senang hati akan membantut. Misalnya, ada beberapa anggota Hippo siap memberikan bantuan berupa alat berat kalau memang dibutuhkan pemerintah desa," terangnya. Menurutnya, respon pemerintah sangat positif terutama Pemkab Kolaka, DPRD dan tokoh masyarakat, yang sangat mendukung adanya Hippo ini dengan harapan bisa menjadi wadah untuk membantu dalam pembangunan. "Respon dari pemerintah itu sangat besar, bahkan mereka berharap Hippo ini bisa menjadi wadah pengusaha yang bisa bersinergi dengan pemerintah," ujarnya. Ia menjelaskan, anggota yang ada di Hippo sudah mencapai 100 perusahaan. Rencananya dalam waktu dekat Hippo akan melakukan pendataan kembali, sehingga seluruh perusahaan di Pomalaa bisa bergabung. "Pengusaha yang tergabung di Hippo sebenarnya bukan hanya kalangan kontraktor saja. Namun seluruh bidang, seperti pertanian, sehingga kita akan rekrut semua. Rencananya kita akan menambah lagi pengusaha, hal itu sesuai dengan visi misi. Untuk menambah pengusaha yang ada di Pomalaa, kita akan memberlakukan sistem komputerisasi supaya bisa terdata semua," terangnya yang didampingi bidang pengadaan dan jasa, Slamet Prijanto dan ketua LPM Dawi-dawi Marsuki. Ia berharap, Hippo dan Pemerintah di Kolaka dapat selalu bersinergi dalam memajukan pembangunan di daerah. "Harapannya Hippo dapat bekerjasama dengan pemerintah dan juga elemen masyarakat sendiri. Sedangkan untuk pengusaha itu sendiri, kita akan selalu bersinergi dan mengajak duduk bersama, untuk memikirkan kedepan apa yang bisa dilakukan untuk pembangunan," tandasnya. Sementara itu, Sekjen Hippo Umar Rasyid menambahkan, bantuan yang diberikan ini untuk kepentingan fasilitas umum. Misalnya pembangunan drainase atau rumah ibadah. "Bantuan berupa alat diberikan itu untuk kepentingan umum bukan untuk proyek. Kepentingan umum itu seperti saluran macet maupun pembangunan rumah ibadah," jelasnya. Ia mengungkapkan, untuk mengetahui jenis bantuan yang diusulkan warga dalam pembangunan, Hippo akan melakukan verifikasi. "Untuk mengantisipasi ada yang memanfaatkan bantuan ini, misalnya mengatasnamakan pemerintah desa, ternyata menggunakan proyek, jadi untuk mengetahuinya itu ada tim khusus dibuat," katanya. Hal senada diungkapkan, Humas Hippo Mardi Sapan. Ia mengatakan, Hippo memiliki tim verifikasi yang bertugas untuk memeriksa apakah bantuan yang diusulkan itu murni untuk kepentingan warga atau bukan. "Jadi di Hippo itu ada tim verifikasi namanya, tugasnya adalah yang turun ke desa dan kelurahan. Ketika ada pengajuan bantuan yang akan diberikan, tim inilah yang akan merumuskan bersama dengan Pemerintah. Hal itu sesuai dengan tagline di Hippo ini adalah tumbuh bersama. Maksudnya adalah tumbuh bersama itu dengan pemerintah, desa dan kelurahan dan skala BUMN serta perusahaan swasta asing," tutupnya. (m1/wir)
  • Bagikan