Disinyalir Terjadi Kejanggalan Melonjaknya Jumlah DPT

KOLAKAPOS, Kendari--Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang akan diproses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejak 2014 saat Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga tahun ini mengalami peningkatan mencapai 60 ribu daftar pemilih tetap (DPT). Wakil Ketua Divisi Hukum Muh. Zayat Kaimoeddin dan Suri Syahria Mahmud, Darmono mengungkapkan, peningkatan DP4 yang jumlahnya mencapai 60 ribu, sangat tidak rasional. Menurutnya, telah terjadi kejanggalan terkait melonjaknya jumlah DPT. "Sangat tidak masuk akal hingga meningkat (DPT, red) sebanyak (60 ribu, red) itu. Ada kecenderungan untuk kepentingan salah satu calon wali kota," tuturnya Sabtu (8/10) siang. Darmono menjerlaskan, parameter kenaikan jumlah penduduk itu dalam satu tahun tidak akan melebihi tiga persen. Adapun jika mengalami kenaikan tiga persen, maka dari 25 ribu DPT dari 2014 atau pada saat Pilpres hingga tahun ini maka kenaikannya kurang lebih tujuh ribu DPT. Jadi seharusnya DPT tahun ini kurang lebih 31 ribu. "Kalau naik 60 ribu DPT, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, dari mana orang-orang itu masuk. Kami sangat yakin bahwa disitu ada skenario yang terstruktur untuk menaikan jumlah DPT," katanya. Selain itu, pihaknya sudah menemukan beberapa laporan yang ada di masyarakat, bahwa mereka sudah bertahun-tahun tinggal di kota Kendari, tetapi namanya tidak dimasukkan dalam tahap proses pemutahkiran yang dilakukan KPU sebelumnya. "Dalam waktu dekat ini, Senin (hari ini, red) atau Selasa (besok, red) kami akan mendatangi KPU, pengawas pemilu (Panwas) untuk mengingatkan kepada mereka, agar proses pemutakhiran data pemilih ini benar-benar dilakukan secara cermat, teliti dan baik, karena disitulah potensi yang sangat besar akan terjadi konflik dalam Pilwali," tambahnya. Selain itu, pihaknya akan memberikan reword atau hadiah kepada masyarakat yang mau melaporkan, jika mereka menemukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilwali ini. "Jika ada warga yang berani melaporkan kejahatan-kejahatan atau kecurangan-kecurangan dalam proses pilwali ini, maka akan diberikan penghargaan," ungkapnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan, akan menyiapkan Satgas yang siap 24 jam untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta kepada masyarakat agar tidak takut terhadap intimidasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau siapa pun juga yang mencoba bermain curang dalam Pilwali Kendari. " Satga yang kami bentuk akan memberikan pendampingan kepada masyarakat, dan Satgas ini siap eksekusi, tidak perlu disebutkan eksekusi apa disini, misalnya kita ambil orang tersebut lalu kita bawa di kantor polisi, agar diproses secara hukum yang sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya. (p2)