Tidak Perlu Live Nasional
KOLAKAPOS, Kendari--Salah satu tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Muhammad Endang meminta agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari bisa memperpanjang waktu Debat Paslon jilid II dari waktu yang telah direncanakan yakni selama 90 menit. Menurutnya waktu tersebut sangat singkat, sehinggga dia mengusulkan waktu durasi debat Jilid II tersebut harus lebih lama dari debat sebelumnya "Saya mendengar waktunya akan dipotong dari 120 menit menjadi 90 menit, Bagaimana mungkin 90 menit sambutan Ketua KPU berapa menit, Indonesia Raya berapa menit, Bagimu negeri berapa menit, baca doa berapa menit, perkenalan moderator berapa menit, perkenalan calon berapa menit, iklan berapa menit hitung-hitung hanya 30 menit untuk paslon dibagi 3 hanya 10 menit dengan tema yang luar biasa besarnya. Jadi saya mengusulkan harus lebih dari 2 jam," katanya. Jumat (20/1). Alasan KPU yang mengatakan karna persoalan tehnis dimana debat Jilid II nantinya akan disiarkan melalui stasiun TV Nasional secara Live, dan anggara KPU hanya mampu membiyayai durasi selama 90 menit dinilainya sangat tidak perlu disiarkan secara nasional. "Saya katakan kepada KPU batalkan saja TV nasional tidak ada kepentingan debat calon Walikota itu mau disiarkan secara nasional, debat calon walikota untuk masyarakat pemilih di kota Kendari bukan TV nasional saya lebih cocok kalo misalnya TVRI Kompas TV Sultra radio RRI kemudian kemudian dibuat resume yang menggambarkan deskripsinya kemudian dimasukkan di iklan dalam koran itu lebih betul. Saya hitung-hitung biayanya Tidak sampai 1,8 miliar paling tinggi 500 juta katanya 1,8 yah, kita bisa menghemat sampai 1,3," terangnya . Dikatakannya tidak ada kewajiban KPUD kota Kendari untuk melaksakana debat dengan disiarkan secara nasional, namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kota Kendari bisa mengetahui debat tersebut. "Saya mantan Ketua KPU yang pertama menjalankan debat di Sultra tahun 2005 tanggung jawab KPU menyampaikan debat itu hanya kepada masyarakat di kota Kendari bukan kepada nasional tidak ada urgensinya, merugikan coba hanya 10 menit saja membahas masalah daerah tema yang kedua NKRI kemudian program nasional bagai mana mungkin itu," katanya. Olehnya itu dia juga meminta KPU untuk mempertimbangkan hal tersebut dan melakukan pembatalan live secara nasional dimana saat ini masih dalam proses lelang. "Jadi hanya seremonial substansi tidak ada padahal kita ingin menggali subtansi karena kita ingin masayarakat itu memilih berdasarkan 2 pengalamannya dan track rekornya misalnya dia bilang mampu mampu apa ?, Jadi saya minta karna katanya sekarang masih dalam proses lelang antara Metro TV dan TV One kalau bisa dialihkan saja ke TVRI ataupun media lokal lain," tandasnya (k1/c/hen)
