Tingkat Kedisiplinan ASN Muna Masih Sangat Rendah

KOLAKAPOS, Raha--Bupati Muna LM Rusman Emba menilai selama kepemimpinannya bersama wakilnya Abdul Malik Ditu, kinerja dan kedisiplinan jajaran SKPD di Muna masih sangat rendah. Guna memacu kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, Rusman Emba bakal membuat fakta integritas perjanjian setiap SKPD. "Rapat koordinasi ini akan menjadi rapat bulanan dalam rangka pertanggungjawaban apa yang kita lakukan," tegas Rusman Emba dalam rapat koordinasi yang digelar di aula kantor Bupati Muna, Senin (15/5) siang dan dihadiri seluruh pajabat birokrasi Muna dari tingkat eselon II, III dan IV. Hal tersebut dilakukan menurut Rusman Emba bukan untuk menakut-nakuti jajaran pimpinan SKPD, melainkan sebagai pengikat agar setiap kegiatan dapat dijalankan. Sebab kata Rusman Emba, birokrasi itu adalah sistem yang sangat penting untuk memacu pegawai menyelesaikan target. "Dalam rangka peningkatan kinerja, persoalan disiplin penting. Tujuh bulan terakhir ini lemah sekali. Saya kira kalian besar dari hal yang kecil. Mau majukan Muna tapi malas. Kita tidak pernah pikirkan tapi ini terjadi semua," ucap Bupati mengingatkan pejabat birokrasinya Selain itu, eks anggota DPD-RI juga menegaskan, kendala yang dihadapi di lapangan, jangan dijadikan sebagai alasan. Sebab, Rusman menilai daerah lain saja bisa berkembang, kenapa daerah yang Ia pimpin saat ini tidak bisa. Rusman juga menganggap semua birokrat di Muna cerdas. Hal itu bisa dilihat saat bicara diplomasi mendapat nilai yang sangat luar biasa. Namun sayangnya, kata bupati Muna terpilih ini, fakta di masyarakat dengan melihat perekonomian sedikit minim. "Daerah kita ini hanya melihat kesejarahan. Kita harus mulai. Supaya geliat ekonomi tumbuh. Daya serap APBD rendah sekali. Peran SKPD secepatnya tunjukkan. termasuk yang baru dilantik. Menyesuaikan cepat. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak atau tidak tahu," tegasnya. Rusman Emba kembali mengingatkan, tupoksi yang dijalankan harus dipertanggungjawabkan bukan saja pribadi. Melainkan kata dia publik yang melihat dan menilai apa yang sudah dilakukan. Jika ada kendala, lanjutnya, segera cari solusinya. Jangan sampai, apa yang ditelah dicanangkan hanya bicara saja tanpa ada realitas. "Ini persoalan APBD kita. Karena itu sudah ditunggu," tegasnya lagi. (m1)