Soal Pemadaman Listrik tidak Beraturan
KOLAKA POS, Kolaka -- Untuk kesekian kalinya, PLN Kolaka kembali mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kolaka terkait persoalan listrik dan pelayanan kepada pelanggan di Kolaka. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah anggota Komisi III saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN Kolaka (16/5). Dalam RDP tersebut juga sempat diwarnai aksi Walkout anggota Komisi III Hasbi Mustafa karena menurutnya yang menghadiri RDP tersebut adalah Kepala Ranting PLN yang sudah demisoner. "Percuma saja kalau kita RDP dengan Kepala PLN yang sudah tidak menjabat lagi hari ini. Ini kan akan berulang-ulang terus, tidak ada keputusan yang bisa diambil, kalau begini saya tidak bisa mengikuti RDP ini," papar Legislator Hanura itu sambil berdiri keluar ruangan rapat.
Aksi Walk Out juga dilakukan oleh Rusman, Wakil Ketua Komisi III karena dirinya merasa tidak diberi waktu yang cukup oleh Pemimpin RDP Ketua Komisi III Edy Gunawan Arafiq saat memberikan pertanyaan kepada sejumlah pejabat PLN Kolaka dalam RDP tersebut. "Kalau begini saya keluar saja, saya tidak suka kalau pertanyaan saya dipotong-potong, masa yang lain sudah diberi waktu, sementara saya tidak diberikan keleluasaan, saya lebih baik keluar," kata Legislaotr Demokrat itu sambil berlalu keluar ruangan RDP.
Meski terjadi aksi walkout tersebut, namun RDP tersebut tetap dilanjutkan. Sejumlah pendapat dan pernyataan pun dilontarkan oleh anggota Komisi III tentang pelayanan PLN yang diangap tidak maksimal di Kolaka.
"Jadi persoalan listrik ini selalu berulang-ulang, ada apa sebenarnya ini, pemadaman selalu terjadi, padahal kita sudah mendapat suplai dari Antam. Ini apa sebenarnya?," ungkap Syaifullah Khalik, legislator Gerindra dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Hj Jariah, legislator PPP juga menyoroti persoalan terjadinya kenaikan pembayaran listrik. "Lebih banyak matinya, makanya masyarakat itu sekarang mengatakan bahwa yang kita bayar ini bukan menyalanya tapi matinya. Dan herannya lagi sudah banyak matinya tapi pembayarannya tambah naik terus," terang Hj. Jariah.
Sementara Itu angota Komisi III H. Mustafa, juga berharap PLN dapat transparan dalam persoalan listrik di Kolaka. "Kita terbuka saja pak, apa yang sebenarnya terjadi di Kolaka, persoalan ini sudah berlarut-larut dan terus dikeluhkan oleh warga," ungkap legislator Golkar itu.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Ranting PLN Kolaka, Iwan yang sudah demisioner karena baru menerima SK pemutasian dirinya mengatakan bahwa sebenarnya soal suplay listrih saat ini sudah mencukupi kebutuhan Kolaka, hanya saja menurutnya terjadi beberapa ganguan baik internal maupun eksternal yang tidak terproteksi. "Sebenarnya sudah cukup, saat ini kita memiliki suplai 22,5 MW itu sudah termasuk dari suplai Pt. Antam dan mesin sewa kita, sementara beban puncak itu kita sekitar 17 MW. Hanya saja memang kita sering ada gangguan baik eksternal maupun internal yang memang di Kolaka ini belum terproteksi, sehingga kita masih kesulitan menanganinya," terangnya.
Meski demikian kata dia, dengan segala upaya dan keterbatasan personil di PLN pihaknya sudah memaksimalkan segala gangguan tersebut itu. Dia juga menyatakan terkait kenaikan pembayaran hal tersebut diakibatkan saat ini subsidi listrik untuk beberapa kategori pelanggan sudah dikurangi. Memang ada kenaikan, karena sesuai kebijakan pemerintah akan mencabut subsidi listrik, jadi ada kenaikan pembayaran untuk beberapa kategori pelanggan sesuai keputusan pemenrintah. Nantinya subsisidi listrik tersebut akan dihapus," ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi III Edy Gunawan yang memimpin rapat menyatakan akan menindaklanjuti terkait persoalan listrik di Kolaka dengan Kepala PLN yang baru. (cr4/b/hen)
