Lembaga Adat Moronene Kritik
KOLAKAPOS, Rumbia--Sikap arogan diperlihatkan Raja Poanu Rumbia VII Alpian Pimpie pasca keluarnya lembaran surat maklumat yang terbit 18 September lalu. Dimana surat itu menuai kritikan dari Lembaga Adat Moronene (LAM).
Lembaran surat maklumat itu dinilai sudah merugikan masyarakat Moronene suku asli Kabupaten Bombana,yang mana dalam lembaran surat itu hak masyarakat Moronene di atur oleh raja Poanu Rumbia VII.
Kritikan itu ditandai dengan adanya surat pernyataan sikap yang ditujukan pada perusahaan tebu PT Jhonling Batu Mandiri cabang Bombana yang sudah menjalin kerja sama terhadap Raja Poanu.
"Raja diketahui telah menjual lahan hak ulayat milik masyarakat Moronene yang terletak di desa Lababu kecamatan Lantari," terang sekretaris LAM Safruddin Rauf, Senin (16/10).
Menurut Safrudin,langkah yang ditempuh oleh LAM yang ditujukkan pada perusahaan merupakan langkah lembaga adat agar pihak perusahan tidak mengakomodir atau membatalkan kerja sama terhadap Raja Poanu Rumbia sebelum mendapatkan solusi dari permasalahan kedua belah pihak (LAM-Raja Poanu Rumbia VII) .
Sebab lembaran surat maklumat yang berisikan mengklaim hak masyarakat Moronene,dinilai tidak memiliki sumber hukum dan yang harus dipatuhi siapapun dan tidak sah secara hukum dan tidak berlaku sejak dikeluarkannya pernyataan sikap
Untuk itu dirinya meminta agar pihak perusahaan segera menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi dari LAM itu sendiri."Langkah awal kami meminta perusahaan dapat mengakomodir masalah ini,dengan menghadirkan Raja,LAM dan Perusahan,untuk membahas masalah ini,agar menghasilkan solusi dari permasalahan ini,"tutur Safruddin.
Sementara itu Yogi staf Humas PT Jhonlin Batu Mandiri mengatakan terkait mengenai tuntutan LAM,dirinya akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu terhadap pimpinan.
Apa yang menjadi jawaban pimpinan dirinya akan menyampaikan pada pihak LAM"jadi kita menunggu informasi selanjutnya," ungkap Yogi. (K6/b/hen)
