Kejati Sultra Siap Kawal KPU dalam Tahapan Pilkada Serentak

KOLAKAPOS, Kendari--Penandatanganan MoU antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Aula Kejaksaan. Diketahui MoU tersebut agar Kejaksaan Tinggi dapat memberikan pendampingan, solusi, dalam rangka pemilihan Kepala Daerah 2018 yang dilaksanakan secara serentak. Ketua KPU Sultra Hidayatullah SH mengatakan, MoU yang dilaksanakan ini sangat penting, karena KPU propinsi maupun kabupaten yang mengeluarkan keputusan-keputusan dalam proses setiap tahapan. Dan setiap keputisan yang dikeluarkan atau dilahirkan akan berimplikasi hukum. "Tahapan penting itu baru masuk, karena tahapan pendafataran pasangan calon dimulai sejak tanggal (08/10/2018) lalu. Dan inilah tahapan yang krusial bagi KPU," tuturnya. Selasa, (16/01). Ia menambahkan, apalagi pemilihan gubernur pihaknya sudah menerima tiga pasangan calon, dan ketiga pasangan calon itu, misalnya salah satu calon yang tidak memenuhi syarat, ditengah perjalanan ada problem hukum, tentunya KPU sangat mengharapakan pendampingan, masukan, solusi, terkait dengan konflik-konflik tersebut, untuk bisa menjadi pegangan KPU Sultra. "KPU yang menyelenggarakan itu, dan tentunya KPU diperhadapkan dengan konsekuensi-konsekuensi, sehingga kami membutuhkan MoU ini," ucapnya. Kemudian lanjutnya, di pilgub ini dilihat dari ketiga kandidat yang ada mempunyai kompetitif, dan memang Bapaslon itu harus mempunyai kompetutif yang sengit agar masyarakat mengetahui profil mereka, program mereka. "Dalam kompetensi yang sengit itu kita berharap agar mengikuti semua peraturan perundang-undangan, namun banyak manuver yang terjadi di situ, tentunya kesolidtan kita, keserasian kita, kerjasama sangat dibutuhkan," urainya. Hidatullah berharap sebagai penyelenggara baik di KPU Propinsi maupun kabupaten maupun ditingkat internasional. Oleh karena itu dalam konteks ini kita berharapa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kejaksaan tetap berada pada pihaknya untuk memberikan pendampingan hukum, termasuk tindakan-tindakan hukum, tetapi ini bukan bagian untuk melindungi KPU. "Kalau ada di KPU Propinsi maupun Kabupaten ada yang melanggar, dan penyimpangan-penyimpangan langsung ditindaki, karena itu dapat memperkuat kelembagaan kami," ujarnya. Di tempat yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sultra Ashar mengatakan, MoU ini merupakan awal kerjasama, dan tentunya pihaknya siap membantu untuk memberikan pelayanan hukum. "Jaksa Penuntut Umum (JPN) itu fleksibel, dimana saja bisa ketemu. Jadi, jika ada masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan JPN itu dimana saja bisa," tutupnya. (P2/hen)