Transaksi Non Tunai Bisa Hindari Korupsi

KOLAKAPOS, Kendari--Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kendari, Susanti, Jumat, mengatakan sasaran utama dari sosialisasi itu adalah bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan. "Bendahara yang dilibatkan bukan hanya dari SKPD, tetapi juga bendahara kecamatan dan bendahara kelurahan," katanya. Dikatakan, peserta sosialisasi dibatasi 20 orang per hari agar lebih efisien dan mudah memahami materi sosialisasi. "Sosialisasi ini sudah berlangsung selama dua hari. Setiap hari kami libatkan 20 bendahara untuk mengikuti kegiatan ini," katanya. Dikatakannya bahwa pemberlakukan tansaksi nontunai di Pemkot Kendari dimulai terhitung Januari 2018 untuk transparansi tata kelola keuangan pemeintah daerah, serta mendukung Gerakan Nasional Nontunai. "Melalui sosialisasi ini diharapkan muncul keluhan atau kendala dari para bendahara selama diberlakukan transaksi nontunai ini, agar didengar solusinya dari para pemateri," katanya. Ia mengatakan dengan penerapan transaksi nontunai, maka pengelolaan keuangan bisa secara transparan dan akuntabel serta dapat menghindari korupsi. Semua kegiatan baik perjalanan dinas maupun santunan kematian akan dilakukan secara nontunai Pemateri dalam sosialisasasi tersebut, kata Susanti, melibatkan perbankan dan unsur terkait lainnya. (p2/hen)