KOLAKAPOS, Tirawuta -- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kolaka Timur (KPUD Koltim) melepas 55 relawan demokrasi Pemilu tahun 2019, di pelataran kantor KPU Koltim, yang dihadiri anggota komisioner KPUD Sultra, Rabu (30/1) Komisioner KPUD Sultra Iwan Rompo Bane dalam sambutanya menuturkan, ada tiga pedoman yang mesti dipegang teguh oleh seluruh relawan demokrasi dalam menjalankan tugasnya.
"Pesan pertama, agar melaksanakan program sesuai basis masing masing dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kedua, agar mematuhi adat istiadat di wilayah tugas masing masing. Ketiga, menjaga kode etik sebagai relawan demokrasi karena kami tidak inginkan mereka dalam melaksanakan tugas sebagai relasi yang bersangkutan mensosialisasikan mempromosikan salah satu peserta Pemilu," imbuhnya.
Kordiv teknis penyelenggaraan KPUD Sultra ini, menerangkan ada 10 basis relasi yang utama, yakni basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas. Kemudian basis pemilih berkebutuhan khusus, pemilih marginal, komunitas, keagamaan dan warga internet (Warganet).
"10 basis ini akan menyebar di 12 kecamatan dengan 9 basis riil dan 1 berbasis komunitas dunia maya (Warganet)," ujarnya. Selain itu, secara administrasi relawan demokrasi yang telah dibagi kelompok masing-masing, harus mengajukan rencana kegiatan ke KPU Koltim, supaya bisa segera difasilitasi dan disiapkan dengan baik.
"Mereka wajib mengajukan rencana kegiatan yang terstruktur dengan baik ke KPU Koltim sebelum turun ke masyarakat, karena selain gerakan massa untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga akan menyampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat," jelasnya. Harapannya, setelah dikukuhkan dan pelepasan relawan demokrasi maka harus bekerja dengan baik, yang utama menjaga kode etik dan bekerja dengan profesional.
Sementara itu, Kordiv divisi data KPU Sultra Muh. Nato Alhaq mengatakan, tujuan lain dikukuhkan serta dilepasnya relawan demokrasi bagaimana bisa mencapai target partisipasi Pemilu tahun ini.
"Pencapaian kita sudah ada di tahun 2018 lalu dimana partisipasi pemilih saat itu mencapai standar nasional sebesar 77,5 persen, untuk itu kita berupaya agar di Koltim bisa melampaui target nasional 80 sampai 100 persen pada Pemilu kali ini," ungkapnya.
Sebagai koordinator wilayah KPU Koltim, ia menjelaskan bahwa setiap kelompok relawan demokrasi selain mensosialisasikan tentang tahapan kegiatan Pemilu, juga memberikan infomasi yang cukup bagi masyarakat terkait hak dan tanggunga jawab masyarakat luas terhadap Pemilu.
"Tiga peran ini harus dimaksimalkan dengan baik melalui kerja-kerja sosialisasi, memastikan kapasitas masyarakat pemilih cukup dan memadai," paparnya.
Terkait dengan basis yang ada saat ini akan menjadi metode penting, guna meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di Kolaka Timur melalui sosialisasi terhadap pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya.
"Pendekataan ini yang kita lakukan agar mendapatkan hasil secara realistis sesuai harapan, ini juga dapat membantu PPK dan PPS dalam bekerja dan mestinya harus saling berkoordinas. Memang kami tegaskan jauh sebelum mereka dikukuhkan dan dilepas nantinya dalam menjalankan tugas, agar tidak boleh ada dukung mendukung atau melakukan kegiatan pragmatis. Sudah disampaikan serta diinggatkan kepada mereka tadi pada saat apel pelepasan, bahwa gerak dalam jari dan tanggan mesti diredam untuk menjaga netralitas serta profesionalisme mereka sebagai bagian dari penyelenggara," imbuhnya
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan secara pro aktif dalam menyukseskan Pemilu 2019, baik dalam bentuk sosialisasi maupun fasilitasi kegiatan Pemilu.
"Ini penting, yang pertama guna untuk menyingkronkan kegiatan-kegiatan kami. Kedua, agar pemda memahami bahwa tugas penyelenggara Pemilu bukan hanya tugas KPU semata, akan tetapi tugas kita bersama," tutupnya. (k9/b)
