KOLAKAPOSNEWS.COM, Lasusua -- Wakil Bupati Kolaka Utara Abbas, menyerahkan rencana nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara, Rabu (29/9).
Menurut Abbas, masa pandemi Covid-19 ini skenario pemulihan ekonomi di Kolut menjadi prioritas. "Pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKPD tahun anggaran 2021, sehingga perlu melakukan penyesuaian terkait strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, serta sinkronisasi dengan kebijakan pusat,” katanya.
Ia menambahkan, pada tahun depan estimasi penerimaan daerah secara umum mengalami peningkatan, dibandingkan dengan penerimaan tahun ini. Total penerimaan diproyeksi sebesar Rp916,5 miliar, yang mencakup PAD sebesar Rp44,9 miliar, dana transfer sebesar Rp685,8 miliar meningkat Rp69,1 miliar dari tahun sebelumnya, dengan asumsi bahwa ada peningkatan DAU, DAK dan DBH, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diprediksi menurun, yang khususnya bersumber dari pendapatan hibah dan bagi hasil dari pemerintah provinsi dan daerah lainnya.
“Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 diproyeksikan menurun ketimbang tahun 2020, khususnya pos belanja langsung dianggarkan sebesar Rp508,7 miliar, ada kenaikan Rp8,6 miliar dari tahun sebelumnya, dengan asumsi adanya penerimaan CPNS dan meningkatnya Bansos, khususnya untuk penanggulangan Covid-19,” jelasnya.
Selain itu, untuk kebijakan pembiayaan daerah khususnya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa Rp20,5 miliar. Silpa covid-19 sebesar Rp7 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp35,4 miliar. “Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan, kita alokasikan anggaran untuk pembayaran pokok utang Rp48,7 miliar dan penyertaan modal Rp2 miliar. Ini merupakan rancangan awal, sehingga nanti akan disesuaikan dengan kondisi riil penerimaan daerah, yang bersumber dari informasi dana transfer dari Kementerian Keuangan dan disesuaikan dengan hasil pembahasan pihak legislatif dan eksekutif, terhadap rancangan APBD tahun 2021,” tandasnya. (cr2/c)
