Andalkan Pergudangan Komoditas demi Tekan Inflasi

  • Bagikan
KOLAKAPOS, Jakarta--Kenaikan harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) 900 VA berimbas kepada inflasi bahan pangan. Dampak inflasi kedua komponen yang nilainya dikendalikan pemerintah (administered prices) patut diwaspadai karena mengancam target inflasi 3–5 persen. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tak mau tinggal diam. ”BI bersama pemerintah akan berupaya menekan laju inflasi volatile foods menjadi 4–5 persen tahun ini. Hal itu dilakukan lewat penguatan infrastruktur logistik di daerah, khususnya pergudangan komoditas,” kata Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta. Pemerintah sepakat membangun sistem data lalu lintas barang, khususnya komoditas pangan. Hal lain yang disepakati dalam rapat kemarin adalah penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran pemda dalam stabilisasi harga pangan. Pemerintah juga akan mendorong diversifikasi konsumsi pangan, khususnya cabai dan bawang. Inovasi industri produk pangan olahan dan perbaikan pola tanam akan lebih diupayakan pemerintah. Tahun lalu, inflasi administered prices berkontribusi 0,21 persen, volatile foods (5,92 persen) serta inflasi inti (3,07 persen). Dengan beberapa langkah strategis yang dirumuskan tersebut, diharapkan inflasi volatile foods berada di angka 4–5 persen. Dengan begitu, sasaran inflasi empat plus minus satu persen (3–5 persen) dapat tercapai. Agus menyatakan, inflasi di daerah lebih banyak didorong inflasi bahan pangan. Untuk itu, BI membuat pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) yang berisi pantauan 21 harga komoditas pangan strategis. Soal time frame penentuan kebijakan penyesuaian harga administered price, BI bersama pemerintah bakal menentukan waktu yang tepat agar dampak lanjutan dari kenaikan harga tersebut tidak terlalu menekan. Di samping memerhatikan inflasi volatile foods, beberapa komitmen lain dari pemerintah, antara lain, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, mengendalikan tarif angkutan umum, serta memperkuat kelembagaan tim pengendali inflasi nasional. (jpnn)
  • Bagikan