Pertahankan WTP, Bupati Mou dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

KOLAKAPOS, Andoolo--Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), dalam hal ini Bupati H. Surunuddin Dangga, menerima kedatangan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan perwakilan Provinsi Sultra (Ditjen PBN) yakni Ririn Kadariah dan Eka sebagai Kabid Akutansi dan Pelaporan Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Tujuan Kedatangan Ditjen PBN, dalam rangka penandatangan MoU Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemkab Konsel, dan disaksikan oleh seluruh Pimpinan SKPD dan jajaran lingkup Pemda Konsel yang bertempat di salah satu hotel di Konsel, Rabu (13/7) lalu. Dalam sambutannya, Bupati Konsel Surunuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen PBN perwakilan Sultra, karena bersedia Bekerja sama yang dituangkan dalam MoU dengan Pemkab Konsel, dalam tata kelola keuangan yang baik sehingga diharapkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu untuk kedepannya masih Bisa dipertahankan dan ditingkatkan. "Sulit mendapatkan WTP, tapi lebih sulit lagi mempertahankannya, sehingga dengan Mou ini kita bisa terbantu untuk menjaganya, dengan bantuan dan kerja sama seluruh SKPD lingkup Pemda Konsel," harap Surunuddin. Sedangkan dalam keterangannya, Kepala Kantor Perbendaharaan Perwakilan Sultra Ririn Kadariah mengatakan, bahwa tujuan dilakukan MoU ini adalah untuk peningkatan pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mempertahan opini WTP, dengan rekonsiliasi laporan keuangan Pemda serta kerja sama pertukaran data laporan keuangan, yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan fiskal. "Salah satu contoh adalah pengelolaan Dana Desa apakah sudah sesuai standar, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang perbendaharaan negara serta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," ujar Ririn. Jika Dana Desa ini lanjut dia, telah dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sesuai norma maka bisa saja Konsel dijadikan percontohan untuk wilayah lain, yang menggambarkan praktik dan tata kelola keuangan yang baik. (k5/b/hen)