Dewan Anjurkan Pemkab Konsel Tiru Good Government Purwakarta
KOLAKAPOS, Andoolo--Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) Nadira, besama anggota Komisi I DPRD Konsel, studi terkait tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), melalui Kajian Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
Nadira menjelaskan, ditentukannya Purwakarta sebagai tujuan KAD dikarenakan daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami memilih untuk melakukan kajian di Purwakarta ini, karena Purwakarta adalah salah satu daerah yang tata kelola pemerintahannya sangat baik,'' katanya.
Senada dengan Nadira, ketua Komisi I Tasman Lamuse, menyampaikan kekaguman terhadap kabupaten Purwakarta.
"Kami sangat kagum terhadap Purwakarta, yang memiliki tingkat pengelolaan pemerintahan sangat baik, sehingga pada saat rapat komisi kami memilih Purwakarta sebagai daerah yang kami jadikan tempat untuk melakukan KAD," ungkap Tasman.
Sementara itu Kasat Pol. PP Kusnadi, mewakili Bupati Purwakarta sangat menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Konsel. Dalam sambutannya beliau memaparkan Kabupaten Purwakarta adalah salah satu Kabupaten termaju di Indonesia khususnya Jawa Barat.
''Purwakarta dikatakan sebagai salah satu kabupaten termaju, karena pimpinan dan seluruh rekan-rekan OPD bekerja secara signifikan, sehingga Purwakarta mendapat julukan Purwakarta istimewa," jelasnya.
Selain itu, pelayanan masyarakat di Purwakarta sangat baik, contohnya pada Dinas Catatan Sipil (Capil) dan Dinas Kesehatan.
"Capil tidak menunggu warga untuk membuat KTP ataupun KK. Dinas tersebut (Capil, red) yang langsung menemui warga untuk membuatkan KTP ataupun KK, begitu pula dalam pelayanan kesehatan jika ada warga yang sakit, kami langsung menjemput tanpa harus menunggu warga tersebut ke Rumah Sakit, bahkan pendidikan di tingkat SD dan SMP itu sudah gratis," beber Kusnadi.
Selain itu, anggota Komisi I Anshari Tawulo, juga mempertanyakan terkait aset daerah bagaimana fungsi dan peranan dari Satpol PP, terhadap pengamanan aset daerah di Purwakarta? Sehingga DPRD Konsel bisa membuat suatu Perda yang bisa mengatur peran Satpol PP terhadap aset daerah.
Mengenai peran Satpol PP terhadap aset daerah, Kusnadi menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan OPD-OPD, agar selalu memberikan informasi kepada Satpol PP tentang aset-aset daerah di Purwakarta. Baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga apabila ada aset yang tidak jelas, pihaknya tidak canggung untuk menindaki hal tersebut.
Ditambahkan Tasbin Tajuddin, yang juga anggota Komisi I mempertanyakan bagaimana Pemerintah Purwakarta mengalokasikan dana untuk insentif bagi guru-guru yang berstatus honorer. Apakah ada pemberian dari dana BOS atau ada Perbub, yang mengatur tentang pemberian insentif untuk guru honorer?
Kusnadi menjelaskan, mengenai dana pendidikan terkait guru yang berstatus honerer, Pemerintah Purwakarta mengalokasikan dari dana BOS, namun jumlah honor yang diterima tergantung dari besarnya dana BOS tersebut. Selain dana BOS pemerintah Purwakarta juga mengalokasikan dana stimulus yang bersumber dari dana APBD.
Hasil dari kajian ini wakil ketua DPRD bersama komisi I, akan merekomendasikan kepada pemerintah terkait tata kelola pemerintahan yang baik, agar Konsel bisa mewujudkan Desa Maju Konsel Hebat. (k5/b)
