Antisipasi Paham Radikal, Pemda dan Polres Konsel Bangun 1.000 Pos Keamanan di Desa

  • Bagikan
Penandatangan MoU anatara Pemda dan Polres Konsel, terkait penetapan Desa Lapoa sebagai pilot project kampung kamtibmas dan pembangunan 1.000 pos keamanan lingkungan di setiap desa di Konsel. FOTO: Sapruddin/ Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Andoolo -- Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bersama Kepolisian Resort (Polres) , menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penetapan Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, sebagai pilot project kampung Kamtibmas, Senin (28/5).

Tidak hanya itu, untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan terorisme di wilayah itu, juga akan membangun 1.000 pos keamanan lingkungan di setiap desa.

Melalui apel tiga pilar yang dilaksanakan di halamam Mako Polres Konsel, Kapolres Konsel AKBP Hamka Mappaita menjelaskan, kegiatan ini untuk menambahkan persepsi bersama antara kepolisian, TNI, Eksekutif dan Legislatif, hingga ke tingkat Kepala Desa. Dan diharapkan mampu mendeteksi adanya gerakan-gerakan paham radikal yang mencoba masuk di Konsel.

“Untuk itu, kita hadirkan para Kades, karena mereka tahu persis masyarakatnya dan bersentuhan langsung. Tidak hanya itu, kita juga menggandeng sejumlah Pondok Pesantren yang ada di Konsel dalam langkah pencegahan gerakan tersebut. Dan seluruh pesantren yang ada berkomitmen menolak keras terhadap aksi terorisme dan paham radikal," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga mendukung pihak keamanan untuk menindak secara tegas terhadap gerakan paham radikalisme, pihaknya juga menghimbau agar seluruh masyarakat Konsel, terus meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah tumbuhnya paham radikal.

"Maraknya aksi-aksi bom bunuh diri, dengan mengatasnamakan jihad, serta adanya indikasi paham keagamaan yang tumbuh di masyarakat dengan mengajarkan prinsip keagamaan sempit berdasarkan penafsiran yang sesat, saya anggap sebagai hal yang bertentangan dengan pilar kebangsaan negara," jelasnya.

Ditambahkan Surunuddin, keamanan sangat mempegaruhi pembangunan daerah, pasalnya kalau daerah sudah tidak aman pastinya akan menghambat proses pembangunan yang ada di wilayah itu.

"Saya perintahkan agar pos kamling yang ada disetiap desa untuk diaktifkan kembali, dan juga menegaskan kepala desa agar gerakan radikalisme tidak boleh dibiarkan. Untuk itu perlu dipantau diwilayah desa masing-masing,” tutupnya. (K5/b)

  • Bagikan