KOLAKAPOS, Rumbia -- -Sejak berubah status tahun 2006 menjadi negeri, Sekolah Dasar yang berada di kawasan taman nasional Rawa Aopa Watomohai itu belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal itu terungkap ketika sejumlah masyarakat adat desa Hukaea menyambangi kantor sekretariat DPRR Bombana, beberapa waktu lalu. Kedatangan warga itu di terima langsung oleh wakil ketua Amiadin bersama para anggota DPRD.
Pertemuan di ruang rapat itu tidak hanya di hadiri oleh anggota DPRD dan masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta balai taman naaional pun ikut hadir dalam pertemuan itu.
Di ruang rapat salah seorang warga menyampaikan bahwa bangunan sekolah berupa atap, dinding, meja dan papan tulis sekolah sangat memprihatinkan sekali. Padahal berdasarkan informasi dari pihak sekolah kalau sekolah tersebut sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan,namun hingga kini bantuan tidak kunjung di dapatkan.
"Sudah lama pihak sekolah mengajukan proposal untuk bantuan namun sampai saat ini tidak ada satupun bantuan yang di dapat,kalau mau di harap iuran komitepun tidak dapat di andalkan pasalnya rata-rata kami petani berpenghasilan sangat rendah," ungkap salah seorang warga.
Lanjutnya, sudah jelas mencerdaskan anak bangsa tidak hanya di dukung dengan kemampuan tenaga pendidik, sarana prasarana merupakan salah satu indikator penunjang dari program tersebut,namun faktanya untuk SDN 145 Hukaea kurang memdapat perhatian.
"Sekolah-sekolah lain fasilitas berupa sarana prasarana lain sangat menunjang berbeda dengan SDN 145 hukaea,atapnya dindingnya bocor bila musim hujan aktivitas belajar mengajar sangat terganggu buat anak kami," ujarnya.
Bukan hanya soal pendidikan, infrastruktur jalan juga sangat di butuhkan oleh warga sebab jalan yang saat ini yang sering di lalui bila masuk musim penghujan, masyrakat sangat kesulitan untuk melalui jalan itu di karenakan jalan berlumpur dan licin.
Menangapi hal tersebut Kepala Dikbud kabupaten Bombana Abdul Rauf Abidin menjelaskan bahwa selama ini bantuan untuk rehabilitasi sekolah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun untuk mendapatkan bantuan tersebut sekolah harus memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang di atur dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan).Nah inilah yang menjadi masalah SDN 145 Hukae tidak dapat bantuan yang bersumber dari DAK.
Salah satu syarat yang tidak di penuhi oleh SD tersebut yakni jumlah siswa yang seharusnya 120 orang namun yang ada hanya 73 orang,kendati demikian dirinya akan mengusulkan anggaran rehabilitasi tersebut di tahun anggaran 2019 yang bersumber dari APBD
"Kalau anggaran pusat sudah pasti kita tidak akan dapatkan karena gagal dalam persyaratan,kita manfaatkan saja anggaran daerah biar sekolah tersebut dapatkan bantuan," terangnya.
Dari sisi hukumnya mengenai keluhan masyarakat adat desa Hukaea karena berada dalam kawasan taman nasional kata kepala balai Ali Bahri tidak ada masalah sepanjang kegiatan itu memiliki asas manfaat yang besar buat masyarakat, asal tidak mengurangi nilai kearifan lokal masyarakat adat itu sendiri.
"Boleh ada rehabilitasi atau pembangunan di desa itu tapi unsur budaya atau adatnya harus lebih kental,sebab desa itu simbol daerah bombana,yang berada dalam taman nasional,"terangnya.
Mengenai perbaikan atau peningkatan infrakstruktur jalan dirinya pula mengungkapkan tidak ada pelarangan semua itu boleh hanya mengenai tehnis pelaksanaannya terlebih dahulu di konsultasikan pada pihak dirjen kehutanan,hal itu di lakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui apa saja yang akan di lakukan bila kegiatan itu di laksanakan tanpa berdampak pada sistim ekologis di taman nasional.
Di penghujung rapat dengar pendapat Amiadin selaku pimpinan rapat menyampaikan mengenai sekolah pihaknya bersama pemda akan mengusulkan anggaran rehabilitasi pembangunan sekolah pada APBD 2019 mendatang,mengenai peningkatan jalan pihaknya akan menunggu kapan pihak balai memiliki kesempatan untuk bersama-sama konsultasi ke pihak dirjen kehutanan
"Kalau pihak balai dalam minggu ini punya kesempatan,kita akan berangkat untuk konsultasikan usulan masyarakat adat desa hukaea di dirjen kehutanan,"tutupnya. (K6/b)
