Raih WTP dari BPK,Bupati Bombana Dapat Pengahargaan Dari Kemenkeu

  • Bagikan

KOLAKAPOS, Rumbia -- Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ungkapan ini pantas disematkan krpada pemerintah kabupaten Bombana. Pasalnya sejak sejak tahun 2013 hingga tahun ini, secara berturut-turut pemda Bombana mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),yang mana sebelumnya sejak terbentuk tahun 2004 sebagai DOB, kabupaten Bombana mendapat predikat  Desclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk di ketahui atas raihan ini, sebagai wujud apresiasi menteri keuangan memberikan piagam penghargaan yang di serahkan langsung oleh kepala kantor wilayah (Kakanwil) direktorat jenderal Perbendaharaan provinsi Sultra Ririn Kadaria yang di terima Bupati Bombana H.Tafdil Kamis,(11/10) di aula kantor bupati.

Kepala Kanwil Ririn Kadaria mengatakan, dirinya sangat berbangga hati sebab penghargaan atas predikat ini tidaklah mudah, konektivitas antara fakta lapangan dan administrasi dalam pengelolaan keuangan itu harus benar tidak boleh dikarang-karang. nah yang terjadi di kabupaten Bombana semua sejalan beriringan.

Tentu dengan capaian ini jangan di anggap sebagai tujuan akhir,namun ini awal dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat di akses oleh publik menuju pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mudah-mudahan pencapaian ini tidak membuat kita lalai atau terlena karena tugas kita masih panjang dan ini akan terus menerus,perlu di ingat lebih susah mempertahankan dari pada meraih," harapnya.

Masih di tempat yang sama bupati Bombana  H.Tafdil pada sambutannya menyampaikan prestasi inu tidak luput dari kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Keuangan Daerah (OPD) dalam hal perbaikan pengelolaan keuangan.

Yang mana langkah langkah yang di lakukan  yakni Penguatan Kelembagaan, Penyusunan Prodak Hukum Daerah, Perbaikan Kinerja Bendahara,Penertiban Proses Penganggaran,Kerja sama Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dengan BPKP,Penggunaan Tehnologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kita sudah menggunakan Sistem Informasi Daerah (Simda) Keuangan sejak tahun 2012 dan Alhamdulillah berjalan baik, sebagai penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah saat ini kami gunakan sistim aplikasi website e-trucking,pelayanan lebih transparan dan dapat di pantau lebih baik," ungkapnya.

Bupati Bombana dua periode itu mengakui jika WTP ini bukanlah barometer utama atas apa yang di capai dalam aspek pembangunan daerah,masih banyak sektor pendukung lainnya yang mesti di genjot agar lebih maksimal dan mampu setara dengan daerah lain yang ada di Sultra. (K6/b)

  • Bagikan