KOLAKAPOS, Lasusua -- Radikalisme dan terorisme merupakan musuh negara yang harus dibasmi. Untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di wilayah Bumi Patowanua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara (Kesbangpol) gencar melakukan koordinadi dengan pihak Polres Kolut.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kolut, Hayyung menyatakan bahwa radikalisme harus dilawan karena mampu menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila. “Radikalisme merupakan sebuah gagasan, paham, ideologi yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI. Ini harus kita lawan bersama termasuk optimalisasi peran Pemda dalam melakukan pencegahan,” kata Hayyung, Senin (2/3).
Dikatakannya, dalam kegiatan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara di kantor Kesbangpol pusat perkantoran desa ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, beberapa waktu lalu “Radikalisme merupakan sebuah gagasan, paham, ideologi yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI. Ini harus kita lawan bersama termasuk optimalisasi peran Pemda dalam melakukan pencegahan,” ujarnya
Perubahan pola terorisme, kata dia, dari tradisional ke modern menuntut kesiapsiagaan semua pihak tak terkecuali Pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah. Pemda diminta untuk responsif terutama dalam mengakomodasi keresahan masyarakat. “Optimalisasi peran Pemda sangatlah dibutuhkan, terlebih kalau kita lihat perubahan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan bersama. Perlu kewaspadaan dalam pencegahan teror dan terutama melakukan pemetaan jaringan terorisme, hal ini merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror,” jelasnya.
Selain itu, tambah Hayyung, Pemda juga mengaktifkan dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi dan menghalau ideologi yang tak sesuai dengan Pancasila. “Peran serta tokoh masyarakat, agama, adat, ormas keagamaan dan majelis agama untuk terlibat secara aktif mencegah pengaruh kelompok radikal dan deradikalisasi di Kabupaten Kolaka Utara,” tandasnya. (Cr2)
