KOLAKAPOSNEWS.COM, Kemajuan suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kesehatan sumber daya manusianya. Olehnya itu Bupati Buton Utara Abu Hasan tak pernah setengah hati mengurusi dunia kesehatan warganya. Tidak mudah membangun sektor kesehatan, selain urusan infrastrukturnya yang mahal, tenaga medisnya pun juga butuh duit banyak.
Bupati Butur, Abu Hasan saat melakukan sidak di RSUD Butur untuk memastikan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya
“Kita melakukan pembangunan sejak 4 tahun lalu. Memang harus bertahap karena butuh biaya tenaga pikiran dan waktu yang tak sedikit untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat,” jelas Bupati Buton Utara Abu Hasan, Kamis (13/08/2020)
Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Sultra ini memastikan komitmennya meningkatkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat dasar tidak pernah pudar. Ia pun mengaku konsisten menempatkan kesehatan sebagai urusan prioritas dalam membangun daerah.
“Kita upayakan dokter bertambah terus setiap tahun. 2019 kemarin kita dapat bantuan tenaga dokter dari kementerian sebanyak 12 dokter. Ini membuat pelayanan rumah sakit kita semakin meningkat,” katanya.
Bupati Butur, Abu Hasan terus aktif memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan teladan di Lipu Tinadeakono Sara
Performa pelayanan pun diyakini Abu Hasan sudah semakin baik dari waktu ke waktu. Selain tenaga medis, Ia juga memastikan urusan fasilitas juga dipenuhi secara bertahap. Lalu bagaimana dengan warga miskin yang harus membayar mahal pelayanan kesehatan? Soal itu juga sudah disiasati dengan baik. “Anggaran kita miliaran tiap tahun supaya warga miskin juga ikut merasakan pelayanan kesehatan. Jadi di Butur tidak ada istilah kaya miskin, semua sama dalam pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah kata dia melalui dinas kesehatan juga terus menambah pos kesehatan desa agar warga yang jauh jangkauan dari rumah sakit dan puskesmas tetap bisa mendapat pelayanan. Tahun ini Pemkab sudah memiliki 40 unit poskesdes. Padahal diawal pemerintahan Abu Hasan, Poskesdes hanya 12 unit.
Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi
Akreditasi merupakan wujud pengakuan pusat terkait performa pelayanan di suatu lembaga. Tidak terkecuali di instansi kesehatan. Baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Buton Utara sudah beberapa kali mendapat kunjungan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Hasilnya, RSUD Butur sudah mengantongi akreditasi. Demikian juga dengan puskesmas, sebagian besar sudah terakreditasi dengan tingkatan yang berbeda-beda.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Kasrul mengatakan akreditasi rumah sakit dan puskesmas sangatlah penting. Sebab akreditasi merupakan parameter peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana puskemas sampai dengan kinerja para tim medis sesuai standar prosedur. “Dari semua itu akan berimbas pada kepuasan masyarakat, apakah mereka merasa mendapat pelayanan yang baik atau seperti apa,” katanya.
RSUD Butur kata dia sudah mendapat akreditasi dasar dari KARS. Sementara 5 puskesmas terakreditasi dasar, 4 akreditasi madia dan 1 sudah terakreditasi utama. “Kita di sini ada 10 puskesmas, tinggal satu yang masih kita benahi lagi untuk dapat akreditasi, yang lain masih tetap kita tingkatkan supaya naik statusnya,” paparnya.
Kasrul menyebutkan Puskesmas Bone Rompo bisa dijadikan perconyohan bagi puskesmas lainnya. Sebab puskesmas itu sudah meraih predikat akreditasi utama berkat inovasi palayanannya yang semakin baik. “Pada intinya semua kita target bisa utama, jadi setiap penilaian akreditasi komitmen kita ada yang naik status dari dasar, madia, utama dan paripurna,” sambungnya.
Selain urusan akreditasi rumah sakit dan juga puskesmas konsen pada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana seperti alat medis, gedung, armada ambulance. Tidak heran jika capaian kinerja di sektor kesehatan terus membuahkan hasil positif. (Adv)
Subsidi 23 Ribu Penerima BPJS Warga Butur
[caption id="attachment_88302" align="alignnone" width="1024"]
Bupati Butur, Abu Hasan saat menyerahkan kartu JKN di Kecamatan Wakorumba Utara[/caption]
Bupati Kabupaten Buton Utara, Abu Hasan terus menghadirkan pelayanan kesehatan maksimal dan gratis bagi warga tidak mampu. Tak tangung-tanggung, Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra itu menggelontorkan anggaran untuk memberikan subsidi 23 ribu warga butur penerima kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
“Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan. Tahun ini, saya gelontorkan anggaran Rp 6 miliar untuk menyubsidi BPJS 23 ribu warga Butur terdaftar sebagai penerima kartu JKN Kartu,” ujar Abu Hasan.
Tak hanya itu, Abu Hasan juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah kini telah memiliki dokter spesialis dan alat kesehatan yang memadai. “Saya juga mendorong RSUD dan Puskesmas semua terakreditasi. Begitu pula menambah tenaga medis dan para medis,” ujar Abu Hasan.
Sementara itu, Kepala BPJS Buton Utara, Ashari Ramadhani menambahkan, sebanyak 65 ribu warga Butur terdaftar dalam BPJS. “23 ribu disubsidi oleh pemerintah Butur. Sisanya oleh pemerintah pusat,” ujarnya.Ashari Ramadhani menambahkan, untuk Kecamatan Wakorumba Utara penerima kartu jaminan kesehatan nasional sebanyak 2.500. (Adv)
