Oleh : Hakim Nur Mampa
Transformasi rumah sakit daerah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) yang mandiri adalah langkah strategis yang semakin penting di era fiskal yang penuh tantangan. Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka (RSBG) adalah salah satu contoh yang mencerminkan tantangan dari proses transisi ini. RSBG telah beroperasi sejak tahun 1980. Namun, setelah statusnya berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011, ketergantungan pada subsidi APBD masih cukup tinggi.
Berdasarkan laporan keuangan RSBG periode 2 tahun terakhir, Pada tahun 2024, total pendapatan RSBG mencapai Rp. 110 miliar, dengan rincian pendapatan dari layanan BLUD mencapai Rp. 74,9 miliar, meningkat sekitar 11% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp. 67,5 miliar. Sisanya sekitar Rp. 34.9 miliar masih didukung oleh subsidi dari APBD Kabupaten Kolaka, jadi porsi subsidi APBD masih hampir 32% dari total pendapatan. Meskipun pertumbuhan ini terlihat positif, beban operasional RSBG terus meningkat 17% mencapai Rp. 117 miliar. Artinya, pendapatan BLUD hanya tumbuh sekitar 11%, belum mampu mengimbangi kenaikan biaya operasional yang mencapai 17%. Ketimpangan ini menunjukan bahwa RSBG masih belum cukup efisien untuk mencapai kemandirian yang sesungguhnya.
Tantangan lainnya terletak pada indikator keuangan dasar yang belum memenuhi standar kemandirian. Cash ratio hanya mencapai 26,55%, rasio pendapatan non-APBD masih diangka 63,89%, dan Return on Asset pun masih negatif. Kondisi ini memberikan tekanan pada likuiditas rumah sakit dan menegaskan bahwa tanpa langkah strategis, penghentian subsidimelalui APBD akan langsung mengganggu keberlanjutan layanan.
Dibalik semua tantangan itu, terbentang peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik. Industrialisasi tambang nikel di Kolaka diperkirakan akan menyerap 30.000 tenaga kerja. Ini artinya, kebutuhan layanan kesehatan kerja akan tumbuh pesat mencakup medical check-up, paket layanan korporat, klinik satelit, serta layanan promotif & preventif serta pengelolaan risiko kesehatan kerja. Bagi RSBG, peluang ini dapat menjadi sumber pendapatan baru yang lebih stabil sekaligus jalur percepatan menuju kemandirian finansial. Pertanyaannya adalah, apakah RSBG sudah siap merespon potensi pasar yang besar ini? Atau, justru rumah sakit swasta dan rumah sakit milik BUMN yang lebih dulu menyusun strategi untuk merebut celah pasar?
Menunda persiapan berisiko membuat RSBG hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Inilah momen ketika keberanian mengubah paradigma menjadi sangat penting. Rumah sakit daerah tidak selamanya harus bergantung pada subsidi. Namun,perubahan besar semacam ini tidak bisa hanya dilakukan dengan slogan dan optimisme semu.
Jika kita melihat pengalaman rumah sakit daerah lain, transformasi BLUD berhasil dilakukan oleh beberapa rumah sakit di Jawa, Rumah sakit tersebut berhasil meningkatkan rasio pendapatan mandiri dengan cara agresif memperluas portofolio layanan, menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga publik rela membayar lebih demi mutu. RSBG dapat mengambil pelajaran dari mereka, bahwa transformasi adalah membangun budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi inovasi.
RSBG memiliki semua syarat melakukan transformasi: pasar industri yang sedang berkembang, rekam jejak rumah sakit yang telah terakreditasi paripurna, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Maka, kita optimis, jika langkahlangkah konkret ini dilakukan, maka krisis bisa diubah menjadi peluang. RSBG dapat menjadi rumah sakit rujukan yang profesional, mandiri, dan modern, tanpa meninggalkan semangat pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, perlu diakui bahwa penghentian subsidi tanpa rencana transisi akan menimbulkan risiko menganggu keberlangsungan operasional. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan skema jaminan pelayanan minimal tetap berjalan, setidaknya di masa peralihan menuju kemandirian penuh. Skenario yang paling realistis adalah kombinasi penguatan pendapatan mandiri melalui perluasan layanan industri dan peningkatan efisiensi operasional. Ini bukan hanya strategi teknis, tetapi juga kebijakan publik yang mencerminkan keberpihakan sosial.
Momentum industrialisasi di Kolaka bisa menjadi peluang kolaborasi multipihak. Perusahaan tambang berkepentingan untuk memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, peran CSR perusahaan, kerja sama paket kesehatan korporat, atau dukungan pengadaan sarana-prasarana dapat menjadi bagian dari model pembiayaan rumah sakit yang lebih inovatif.
Maka, yang dibutuhkan saat ini, Pemerintah Daerah adalah mendorong manajemen RSBG untuk mulai merumuskan roadmap kemandirian disertai skema jaminan layanan publik dengan tahapan yang jelas: konsolidasi internal, pemetaan potensi layanan baru, perbaikan sistem keuangan, serta penguatan kapasitas SDM. Pemerintah daerah dan DPRD pun perlu melindungi proses ini dengan regulasi dan dukungan anggaran transisi yang terukur. Transformasi RSBG juga memerlukan partisipasi publik. Masyarakat Kolaka yang selama ini menjadi pengguna utama layanan harus diajak memahami arah perubahan. Transparansi informasi dan komunikasi yang konsisten akan menjadi kunci agar proses transisi tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi sosial. Karena itu, pertanyaan besar yang harus dijawab bersama hari ini bukan lagi "apakah RSBG bisa mandiri?", melainkan "kapan kita mulai dan bagaimana kita memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses transformasi ini?".
Transformasi RSBG menuju kemandirian bukan sekadar target laporan keuangan, melainkan kesempatan bersama membangun rumah sakit yang profesional, mandiri, dan berpihak pada masyarakat. Dengan dukungan pemerintah daerah, komitmen manajemen, partisipasi pelaku industri, serta kepercayaan publik, peluang yang ada termasuk geliat industri tambang dapat diubah menjadi pijakan masa depan layanan kesehatan yang lebih kokoh dan bermartabat. (**)
Penulis adalah Dokter Kesehatan Kerja & Ketua (Purna) IDI cabang Kolaka periode 2021-2024
