KOLAKAPOSNEWS.COM, Kolaka - Kabupaten Kolaka sebentar lagi akan punya Mall Pelayanan Publik (MPP). Tujuan kehadiran MPP adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi.
Saat ini pembangunan MPP sementara berlangsung di area kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kolaka, Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato. Namun, setidaknya membutuhkan anggaran sekira Rp3 miliar lagi untuk menuntaskan MPP. Taksiran anggaran itu terungkap saat tim Komisi II DPRD Kolaka melakukan kunjungan kerja melihat progres pembangunan MPP, Kamis (5/10/2023).
"Mall pelayanan publik ini masih butuh interior dan alat kelengkapan lainnya, termasuk pembuatan teras dan taman. Sehingga ketika orang datang berurusan di sini bisa nyaman dan merasa seperti rumah sendiri. Itu yang kita harapkan," ungkap Ketua Komisi II DPRD Kolaka, Akhdan.
Akhdan mengatakan hadirnya MPP akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu atap. Apalagi saat ini Kolaka merupakan daerah tujuan investasi. "Kita harapkan dengan adanya mall pelayanan ini akan mempermudah investor dalam mengurus proses perizinan. Makanya, kita akan menganggarkan dalam APBD 2024 untuk melengkapi bangunan mall ini," ujarnya.
Senada, Anggota Komisi II Musdalim Zakkir menginginkan pembangunan MPP bisa rampung dan difungsikan tahun depan. "Masyarakat hari ini membutuhkan pelayanan yang simpel dan tidak rumit, makanya kami mendorong progres pembangunan mall ini supaya bisa cepat difungsikan," harap Musdalim.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kolaka, Suyanto mengatakan pembangunan MPP telah menelan anggaran Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Kolaka. Hanya saja kata dia, anggaran sebesar itu hanya untuk membiayai penyelesaian bangunan saja. Sementara untuk kebutuhan interior dan perlengkapan lainnya baru akan diusulkan dalam APBD induk 2024. "Kita butuh anggaran sekitar Rp3 miliar lagi," sebutnya.
Suyanto pun berharap Komisi II selaku mitra kerja instansi yang dipimpinnya bisa memuluskan permintaan tambahan anggaran untuk menuntaskan MPP melalui APBD 2024. "Mudah-mudahan dengan hadirnya Komisi II DPRD ini bisa membantu kami dalam menambah anggaran yang untuk kebutuhan interior mall," harapnya.
Suyanto menambahkan, MPP akan menghadirkan pelayanan komplit, seperti perizinan usaha, SIM, KTP, dan perbankan. "Pelayanan dari instansi vertikal seperti Kemenag dan Kejaksaan juga akan bergabung di mall ini. Ada sekitar 20 instansi pemerintah pusat dan daerah nanti akan melakukan pelayanan di mall ini. Masing-masing kita siapkan meja atau gerai," jelasnya. (kal)
