KOLAKAPOSNEWS.COM, Unaaha - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan, sangat peduli dengan perbaikan jalan rusak jalur Lambuya-Motaha di Kabupaten Konawe yang saat ini menjadi sorotan publik. Hanya saja, jalur tersebut merupakan bagian dari jalan hauling yang digunakan perusahaan tambang PT MCM, dan sesuai perjanjian, perbaikannya menjadi tanggung jawab perusahaan.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul mengungkapkan sejak 2024 sudah ada kesepakatan antara Pemprov Sultra dan PT MCM, terkait perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas angkutan tambang.
"Pemerintah provinsi sudah melakukan upaya maksimal. Kami sudah buat perjanjian dengan perusahaan tambang sejak tahun lalu, dan perbaikan jalan yang digunakan sebagai hauling adalah tanggung jawab mereka. Surat perjanjiannya pun sudah kami teruskan ke Pemda Konawe dan pihak terkait lainnya," ujar Pahri Yamsul dikutip dari Kendari Pos (Fajar Grup), Minggu (27/7).
Menurutnya, alat berat milik perusahaan tambang tersebut saat ini sudah berada di lokasi, untuk melakukan perbaikan sementara. Namun, proses pengaspalan secara permanen belum dapat langsung dilakukan, karena harus menyesuaikan aturan dan tahapan teknis.
"Yang menjadi kendala saat ini adalah keinginan masyarakat agar jalan langsung diaspal. Padahal, semua ada prosesnya. Tidak bisa serta-merta. Harus sesuai regulasi dan tahapan yang benar," kata Pahri.
Mantan Pj Bupati Muna Barat ini menambahkan, anggaran pengaspalan tidak berasal dari pemerintah, melainkan dari pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Anggaran berasal dari perusahaan, bukan dari pemerintah. Kita terus memantau dan berkoordinasi agar pelaksanaannya sesuai, dan segera terealisasi," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Konawe Yusran Akbar menanggapi aksi blokade jalan oleh warga Kecamatan Lambuya dan Puriala dengan turun langsung ke lokasi untuk berdialog dan meredakan ketegangan. Ia mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov Sultra guna mempercepat proses perbaikan.
"Kami terus koordinasi dengan pihak provinsi. Tapi masyarakat juga perlu memahami, ini tidak bisa langsung dikerjakan karena ada proses dan mekanisme yang harus dilalui," ujar Yusran.
Lebih lanjut, Yusran menyatakan siap mengambil alih pelaksanaan perbaikan apabila secara regulasi diperbolehkan. Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya mengikuti aturan agar pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (KP)
