Honorarium Badan Adhock Penyebab Anggaran Pilkada Membengkak

KOLAKAPOS, Unaaha--Ternyata penentuan anggaran Pilkad , dilakukan dengan penghitungan matang. Makanya, meski banyak pihak terhenyak dengan anggaran Pilkada Konawe yang dinilai membengkak, Ketua KPUD Konawe, Sarmadan tenang saja. Ia menjelaskan, membengkaknya anggaran Pilkada kali ini karena meningkatnya honorarium badan adhock dan banyaknya jumlah penyelenggara. Ia merinci, khusus untuk badan adhock, Panitia Pemungutan Kecamatan akan tersebar di 27 kecamatan di Konawe. Setiap kelompok PPK terdiri atas lima orang. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebar di 352 desa dan kelurahan. Masing-masing kelompok terdiri atas tiga orang. Sementara untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan tersebar di 501 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masing-masing lokasi diisi sembilan orang. "Kalau dijumlahkan semua penyelenggara dari badan adhoc totalnya mencapai tujuh ribuan. Makanya, biaya yang dibutuhkan untuk honorariumnya cukup besar," terang Sarmadan ditemui di ruang kerjanya Selasa (25/7). Terkait dengan honor kata Sarmadan, juga mengalami peningkatan hampir 100 persen. Hal itu juga sudah sesuai syarat dari pihak Kementerian Keuangan RI. Sebagai contoh, honor PPK sebelumnya hanya Rp 1 Jutaan, kali ini naik antara Rp 1,6 juta sampai Rp 1,8 juta. Sehingga kata Sarmadan, hal itu membuat anggaran honorarium menjadi lebih besar. Selanjutnya tingginya anggaran Pilkada juga dikarenakan besarnya biaya bahan dan alat peragaan kampanye. KPU mengestemasikan, lima kandidat yang akan bertarung. Jumlah bahan dan alat peraga itu juga yang dinilainya membuat anggaran bengkak. " Alat peraga semisal baliho kandidat misalnya, biayanya ditanggung oleh ABPD berdasarkan yang telah disepakati dalam NPHD. Dan baliho-baliho itu akan disebar di setiap desa dan kelurahan. Anggaran untuk ini pun cukup besar," ucapnya.   Ia berharap agar publik bisa memahami hal tersebut. Ia sendiri bersama anggota komisioner lainnya akan berusaha melakukan efisiensi dalam penganggaran. "Kita akan tetap berusaha melakukan efisiensi dalam proses pelaksaan Pilkada,"katanya. Sebagaimana diketahui, total anggaran Pilkada Konawe disepakati dalam NPHD, yakni Rp 54,9 miliar. Anggaran terbagi atas dua, yakni Rp 15 miliar untuk tahun 2017 dan Rp 39,9 miliar tahun 2018. (m4/b)